Kadin Jateng : Subsidi BBM Perlu Disiplin dan Pengawasan

- Kamis, 23 Juni 2022 | 08:22 WIB
Pengisian BBM di Depo Pertamina.
Pengisian BBM di Depo Pertamina.

 

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM- Para pengusaha di Jawa Tengah mendukung rencana pemerintah yang akan membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil mewah. Hal ini karena sudah seharusnya subsidi diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, yakni masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Tengah, Harry Nuryanto Soediro mengatakan, subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp500 triliun sangat membebani negara. Dengan begitu, sudah seharusnya masyarakat kelas atas bisa bergotong royong membantu negara dengan tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

"Memang sudah semestinya para pengusaha yang mampu untuk membantu pemerintah bersama – sama, karena subsidi sebesar itu dibebankan negara. Kita seharusnya bisa gotong royong membantu hal itu," kata Harry, Kamis 23 Juni 2021.

Menurutnya, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil mewah tidak akan berpengaruh signifikan pada roda bisnis. Namun demikian, untuk masyarakat umum, termasuk buruh dan angkutan umum, tetap harus mendapatkan subsidi, agar tetap mampu menjalankan roda perekonomian.

"Saya pikir tidak akan ada pengaruh yang signifikan untuk kendaraan mewah, karena mereka memang mampu untuk membeli BBM non subsidi. Tapi kalau seperti buruh, angkot dan masyarakat umum perlu tetap disubsidi," ungkapnya.

Harry menuturkan, saat ini pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor transportasi mulai berangsur pulih setelah sempat terhenti akibat pandemi virus corona. Untuk itu, ia berharap adanya subsidi silang dalam kebijakan BBM bersubsidi, sehingga roda perekonomian tetap berjalan, sekaligus meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan harga minyak dunia sekarang, saya rasa menaikkan harga Pertalite dan Pertamax juga tidak masalah. Nanti selisihnya bisa digunakan untuk subsidi bagi yang berhak," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan, selain melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, pemerintah harusnya juga memperbaiki sarana transportasi publik. Hal ini dilakukan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta kemacetan yang menyebabkan konsumsi BBM menjadi tinggi.

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X