RUU Sisdiknas Tak Cantumkan Peran LPTK, Rektor UNNES: Sia-Sia Bangun Prodi Pendidikan

- Kamis, 8 September 2022 | 12:30 WIB
Rektor UNNES Prof Dr Fathur Rokhman MHum saat membuka Forum Group Discusion tanggapan atas RUU Sisdiknas di gedung Rektorat UNNES, Rabu 7 September 2022. (dok UNNES)
Rektor UNNES Prof Dr Fathur Rokhman MHum saat membuka Forum Group Discusion tanggapan atas RUU Sisdiknas di gedung Rektorat UNNES, Rabu 7 September 2022. (dok UNNES)


SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi sorotan khusus Universitas Negeri Semarang (UNNES). Hal ini karena tidak mencantumkan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai Perguruan Tinggi Penghasil Calon Guru profesional dan berkualitas.

“Dalam RUU Sisdiknas yang saat ini, secara eksplisit tidak mencantumkan pasal yang membahas tentang peran dan fungsi LPTK. Ini menjadi perhatian UNNES dan bagian yang harus diperjuangkan bersama sebagai LPTK,” kata Rektor UNNES Prof Dr Fathur Rokhman MHum saat membuka Forum Group Discusion tanggapan atas RUU Sisdiknas di gedung Rektorat, Rabu 7 September 2022.

Menurut Rektor UNNES, tidak tercantumnya pasal yang membahas tentang peran dan fungsi LPTK akan merugikan pihak pemerintah.

Menurutnya, pemerintah akan kehilangan investasi perguruan tinggi dengan program studi pendidikan yang memiliki peran dalam menyiapkan guru masa depan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul.

“Kalau ini hilang maka investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendirikan perguruan tinggi dengan Prodi pendidikan atau LPTK ini akan sia-sia untuk mendukung SDM unggul,” jelas Prof Fathur.

Baca Juga: Hati-hati! Menikah Cuma Punya Modal Ini Kata Habib Jafar Rumah Tangga Bisa HANCUR

Sebab, menurut Prof Fathur LPTK memiliki peran penting dalam menyiapkan guru unggul dan profesional.

Prof Fathur menjelaskan guru sebagai profesi yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam sistem pendidikan nasional harus memiliki standar kualifikasi dan kompetensi yang terukur. Untuk menghasilkan guru yang profesional atau kompeten dibutuhkan adanya lembaga yang berwenang, yaitu LPTK. Maka dari itu LPTK harus ada di dalam RUU Sisdiknas.

“Hal ini tidak bisa dipungkiri karena LPTK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan,” tegas Prof Fathur.

Prof Fathur mengatakan, pihaknya menyambut positif adanya perubahan regulasi. Karena menurutnya, perubahan pendidikan di Indonesia tidak bisa dielakan.

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengguna Gadget Sering Abai Soal Keamanan Data Pribadi

Senin, 21 November 2022 | 13:33 WIB
X