Yamaha Aerox

Selain Mucikari ?

  Selasa, 08 Januari 2019   Dadi Haryadi
(Pixabay.com)

Di tengah hiruk-pikuknya persaingan politik antara pasangan calon Presiden menuju Pemilu, publik digemparkan oleh penangkapan beberapa artis berinisial VA dan AV, yang diduga terlibat prostitusi. Status sebagai publik figur sedikit banyak memberikan alasan mengapa penyidik sangat bergerak cepat untuk kasus ini.

Kasus ini mengingatkan kita pada kasus lain yang serupa, yaitu kasus prostitusi online artis Amel Alvi yang di-mucikari oleh Robby Abbas. Dalam kasus ini, pidana dijatuhkan terhadap Robby Abbas sebagai mucikari, sebagaimana tercantum dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP. Konstruksi kedua Pasal tersebut dengan terang-benderang menjerat mucikari, dan tidak dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa prostitusi dan penggunanya.

Terkait dengan kasus prostitusi yang diduga dilakukan oleh VA dan AV, dan juga berbagai kasus prostitusi lainnya, pertanyaan publik tentu berkutat pada “apakah pelaku dan pengguna dapat dijerat secara hukum?”. Pertanyaan ini menjadi urgen mengingat uji materi yang dilakukan oleh Robby Abbas terkait kedua pasal KUHP di atas, agar pelaku dan pengguna prostitusi juga dapat dijerat secara hukum, sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Tentang Prostitusi

Pertanyaan “mengapa hanya mucikari”, mengembalikan kita pada ingatan sejarah tentang prostitusi di Indonesia. Terence H. Hull dkk (1997) mencatat bahwa sistem feodalisme kerajaan-kerajaan di Indonesia, sejak semula telah menciptakan semacam industri perseliran, yang kemudian dilegitimasi oleh kolonialisme Belanda secara terorganisir. Melalui kebijakan perluasan berbagai perkebunan di Jawa dan Sumatera, juga industri gula, pembangunan jalan dan rel kereta api, migrasi ribuan laki-laki pekerja akhirnya menciptakan “permintaan pasar” terhadap prostitusi, yang celakanya berobjek pada perempuan.

Catatan R.P. Suyono (2005) menyebutkan bahwa para pekerja seks bukan hanya perempuan Indonesia, melainkan juga perempuan Eropa, Cina, dan Jepang. Bahkan di Batavia ada kisah historik tentang Fientje de Feniks, pekerja seks Indonesia yang dibunuh pada tahun 1912.

AYO BACA : Warga Desak Penutupan Lokalisasi Boyongsari

Kolonialisme Belanda yang hadir bersama legalisasi prostitusi ini, diperkuat oleh pemberlakuan KUHP yang bernuansa Eropa. Pada masa kolonialisme, di Eropa, praktik prostitusi dianggap biasa, dengan pengecualian pada perzinahan yang memang dilarang oleh moralitas-agama. Menariknya, Code Penal Prancis justru mengklasifikasikan perbuatan ini sebagai pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum (outrange public a la pudeur). Pada pokoknya, prostitusi menjadi lahan bisnis yang besar di tengah pemberlakuan KUHP yang permisif. Bila dipetakan, maka dalam konsep prostitusi, terdapat beberapa subjek yang terlibat, yaitu penyedia jasa, pengguna jasa, dan mucikari. Dalam perkembangannya, didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi, prostitusi semakin berdiaspora dan berjejak abu-abu.

Mucikari saja?

Pidana dalam Pasal 296 KUHP sesungguhnya ditujukan pada para mucikari yang memang harus dibuktikan bahwa kegiatan tersebut menjadi mata pencarian dan kebiasaannya. Dalam hukum Belanda disebut bordeelhouderij. Secara defenitif Pasal ini berbunyi, Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Tujuan pasal ini sejatinya adalah membatasi menjamurnya rumah bordil. Pasal ini didukung oleh Pasal 506 yang menekankan pemanfaatan dengan mendapatkan keuntungan dari perempuan yang melakukan prostitusi. Kedua pasal ini menciptakan apologi bahwa penyedia jasa prostitusi dan pengguna jasa prostitusi boleh bebas begitu saja. 

Di tengah permisifnya KUHP, muncullah beberapa produk legislasi yang mencoba menjawab permasalahan terkait prostitusi. Ada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mengkualifikasi eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk perdagangan orang. Ada juga UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA), yang mempidanakan setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain itu, untuk mengimbangi maraknya prostitusi online, dipromulgasikanlah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), mempidanakan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

AYO BACA : Polda Jatim: Diduga Ada 45 Artis Prostitusi Online

Dari antara semua UU di atas, penyidik pada umumnya menggunakan KUHP untuk menjerat mucikari, dengan pidana tambahan dari UU TPPO jika terbukti ada eksploitasi seksual, dan/atau UUPA jika terbukti ada eksploitasi seksual yang melibatkan anak. Untuk prostitusi online, penyidik biasanya merasa kesulitan untuk menerapkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE; padahal, bila dielaborasi lebih jauh, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) ini, dapat membuka jalan untuk menjerat para penyedia jasa prostitusi. Frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” yang terdapat dalam pasal tersebut bermakna kesusilaan secara sempit, yaitu pornografi. Jika berbicara tentang pornografi, maka UU yang diberlakukan adalah UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pornografi dalam UU Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunkasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yg melanggar norma kesusilaan dlm masyarakat. Definisi ini menurut saya sebenarnya menerjemahkan frasa ontruchte handelingen atau tindakan-tindakan asusila.

Jika penyidik jeli, maka Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa pornografi, karena dalam pasal ini ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Tentu saja untuk kasus VA dan AV ini, penyidik harus bisa membuktikan bahwa VA dan AV-lah yang juga menawarkan diri kepada mucikari untuk menyediakan jasa pornografi (guna prostitusi).

Tindakan menawarkan diri tersebut harus dapat dibuktikan sudah didistribusikan, yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan menawarkan diri, kepada banyak orang melalui sistem elektronik, dalam hal ini melalui aplikasi chat, dan/atau sudah ditransmisika, yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan menawarkan diri, kepada satu orang (dalam hal ini mucikari) melalui sistem elektronik, dalam hal ini melalui aplikasi chat.

Dengan kata lain, untuk menjerat penyedia jasa prostitusi, pendekatan penyidik bukan pada poin prostitusi-nya, melainkan pertama-tama pada poin pornografi-nya. Alasan mendasarnya ialah bahwa “rumah bordil” sebagaimana dimaksudkan untuk dikurangi berdasarkan tujuan Pasal 296 KUHP, kini tidak kasat mata-konvensional, melainkan bergerak di wilayah antah-berantah, dunia cyber yang pendekatannya menuntut eksplanasi hukum yang luar biasa pula.

Ironisnya, setelah satu hari pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa VA dan AV berstatus sebagai saksi yang melakukan wajib lapor. Dan sungguh benarlah penilaian khalayak, bahwa akhirnya mucikari-lah yang dikenakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP. Pandangan kriminologis saya menyangsikan bahwa VA dan AV tidak ikut melakukan penawaran terkait perbuatan prostitusi ini, kecuali bila terbukti sebaliknya bahwa VA dan AV adalah korban yang dijebak oleh sang mucikari.

Selanjutnya, bagaimana dengan pengguna jasa VA, yaitu Mr. R? Harus diakui bahwa kekurangan terbesar dalam usaha untuk menjerat pengguna jasa prostitusi secara hukum, ialah pengkategorian perbuatan pengguna jasa prostitusi sebagai delik aduan perzinahan, dengan syarat harus ada aduan dari suami/istri dari pengguna jasa prostitusi. Dalam RUU KUHP yang baru, kabarnya pengguna jasa prostitusi pun dapat dihukum, tanpa melalui delik aduan perzinahan. Sampai kapan RUU KUHP ini disahkan, hanya waktu yang akan menjawabnya.

Terlepas dari semua penjelasan di atas, hal utama yang harus diperhatikan semua pihak ialah mereposisikan perbuatan prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang, baik secara moral maupun secara hukum. Dapatkah hal tersebut dilakukan? Menyebut profesi prostitusi sebagai profesi tertua saja sudah menggemparkan!

Antonius Maria Laot Kian
Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

AYO BACA : Prostitusi Artis: Polisi Sita Akun Media Sosial VA dan AS

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar