Yamaha Aerox

Banyak Petugas Pemilu Tumbang, Ketua MK Merasa Berdosa

  Rabu, 15 Mei 2019   Andres Fatubun
Grafis pemilu.(Attia)

BANDUNG, AYOSEMARANG.COM -- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, mengatakan ikut berdosa atas jatuhnya korban jiwa petugas pemilu 2019 karena menjalankan tugasnya.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan (Putusan MK soal Pemilu Serentak). Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia," ujar Anwar saat menjadi pembicara utama dalam acara pembukaan pelatihan soal Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua Bogor, akhir April lalu.

Anwar membeberkan putusan pelaksanaan pemilu serentak disahkan oleh pihaknya demi pertimbangan efisiensi waktu dan anggaran.

AYO BACA : Wartawan Harus Paham Hak Konstitusional Warga Negara

"Tapi sudahlah, ini sudah terjadi, sambungnya ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat menanti kami," tukasnya.  

Ia juga menyatakan pemilihan umum 2019 merupakan pemilu tersulit sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia, bahkan tersulit di dunia.

Anwar menceritakan pengalamannya saat melakukan pencoblosan.

 

 

AYO BACA : Pemerintah Tak Akan Bentuk Tim Pencari Fakta KPPS

"Ternyata memang fakta (sulit) dan ini memang pemilu luar biasa. Saya juga merasakan ketika masuk ke bilik suara kemarin, saya sendiri  bingung. Ketika kertas memilih, banyak. Belum lagi untuk DPRD-nya, saya sendiri tidak kenal mereka. Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel masuk Banten," katanya.

Pemilu 2019 Perlu Dievaluasi
Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI pada Senin (13/5), jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia karena menjalankan tugasnya mencapai 498. Disebutkan juga, penyebab kematian utama akibat gagal jantung.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengusulkan evaluasi yang cermat terhadap seluruh tahapan dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Ya ada kelelahan, faktor teknis penghitungan yang harus sampai subuh, bahkan ditambah perpanjangan jam," jelas Fajar saat menyampaikan materi Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Se-Indonesia di gedung Pusdiklat MK Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Ia mengatakan fenomena ini akan menjadi bahan evaluasi mendalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Ia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini.

AYO BACA : IDI: Penyebab Kematian Petugas KPPS Bukan karena Kelelahan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar