Yamaha Aerox

LPJ Belum Beres, IMI Jateng Tolak MXGP 2019

  Rabu, 15 Mei 2019   Afri Rismoko
Ketua IMI Jateng, Kadarusman. (Istimewa)

SEMARANG TENGAH, AYOSEMARANG.COM--Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jateng menegaskan menolak pelaksanaan MXGP 2019 di Kota Semarang. Hal itu ditegaskan Ketua IMI Jateng, Kadarusman, Rabu (15/5/2019).

Penolakan itu karena hingga saat ini IMI Jateng sebagai penerima dana hibah pelaksana MXGP 2018, belum menerima laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari PT Arena Sirkuit Internasional (ASI) sebagai penyelenggara. Menurutnya, LPJ awal sudah diterima IMI, namun isinya belum bisa dipertanggung jawabkan.

“LPJ dari PT Arena Sirkuit Internasional masih belum beres. Bagaimana bisa kalau LPJ even tahun lalu belum beres sudah mau bikin even lagi. Kami tegaskan, sebenarnya mendukung event ini terselenggara di Indonesia, tapi tidak di Kota Semarang karena pelaksanaan tahun sebelumnya belum beres,” ujarnya.

IMI Jateng juga mengirimkan surat penolakan kepada Kemenpora yang dikirim April lalu. Rencananya MXGP 2019 seri Semarang pada 14 Juli 2019 di Kecamatan Mijen.

“Inti surat itu yakni penolakan MXGP 2019 ditanda tangani 32 pengurus IMI Jateng dari 36 pengurus. Kami menolak penyelenggaraan event MXGP di Kota Semarang sebelum menyelesaikan LPJ MXGP 2018,” imbuhnya.

Dia menegaskan, jika even tersebut tetap dilaksanakan, Kadarusman memastikan hal itu menyalahi aturan. Sesuai telegram rahasia (TR) Kapolri, TR/227.2/1998 tanggal 27/10/1998, dalam penyelenggaraan even otomotif di daerah penyelenggara harus meminta rekomendasi dari IMI daerah.

AYO BACA : MXGP Semarang Dipastikan Digelar Tahun Ini

“Apalagi TR tersebut hingga kini belum dicabut. PP IMI tidak masalah mengeluarkan rekomendasi, tapi harus tetao koordinasi dengan IMI setempat,” paparnya.

Pihaknya masih menagih laporan keuangan gelaran yang sama tahun lalu dengan nilai Rp18 miliar. Menurutnya, laporan keuangan gelaran MXGP 2018 banyak yang janggal. Kejanggalan itu terlihat saat tim verifikasi internal IMI yang dibentuknya untuk memeriksa LPJ dari PT ASI.

Menurutnya masih ada beberapa item yang dianggap tidak sesuai fakta. Misalnya transfer dana sebesar Rp 10 miliar yang diberikan kepada pihak pemberi lisensi internasional MXGP, tidak bisa diLPJ-kan dengan benar.

“Dengan tidak beresnya LPJ even tahun lalu, kami khawatir even tersebut akan jadi persoalan hukum di kemudian hari,” bebernya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Agung Budi Margono mengingatkan kepada pemkot agar memperhatikan akuntabilitas anggaran dan kebermanfaatannya dalam penyelenggaraan MXGP 2019 di Kota Semarang. Apalagi anggaran yang disiapkan cukup besar, mencapai Rp 12 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Kebermanfaatan yang dia maksud, harus ada konteks peningkatan ekonomi di masyarakat.

“Apalagi even tahun lalu menyisakan persoalan LPJ yang belum beres,” tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar