Yamaha Aerox

Membangun Manusia Gunungkidul yang Berkualitas

  Sabtu, 15 Juni 2019   Administrator
Waga di Gunungkidul.

Badan Pusat Statistik merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahun. Selama 5 tahun berturut-turut (2014-2018) angka IPM Kabupaten Gunungkidul selalu berada di posisi terbawah diantara kabupaten/ kota se D.I Yogyakarta. Walaupun perlahan, IPM Kabupaten Gunungkidul terus mengalami kenaikan. Akan tetapi kenaikan ini tidak mampu mendongkrak dari peringkat terakhir di D.I Yogyakarta. Pada tahun 2018 angka IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,24. 

Empat Kabupaten lain yaitu Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta mempunyai IPM diatas 70. Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai jumlah persentase penduduk miskin terbesar di D.I Yogkakarta, justru memiliki IPM yang lebih baik dari Gunungkidul yaitu sebesar 73,76 pada tahun 2018. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Dalam peresmian gedung baru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), tanggal 1 Februari 2019, Bupati Gunungkidul, Badingah menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul masih rendah. Oleh karena itu, Bupati Badingah mendorong Disdikpora agar lama anak sekolah terpenuhi. Menurut Bupati Badingah, saat ini masih banyak anak Gunungkidul tidak memenuhi lama sekolah yang ditentukan, lantaran terhimpit ekonomi sehingga mereka memilih untuk keluar dari bangku sekolah. 

IPM adalah salah satu angka yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Penghitungan angka IPM menggunakan tiga dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup layak diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan menggunakan rata-rata lama sekolah dan dimensi standar hidup layak menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita. 

Sehingga nilai IPM suatu daerah menunjukkan bagaimana penduduk di daerah bisa mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang layak. Angka IPM ini digunakan juga oleh pemerintah untuk menentukan DAU (Dana Alokasi Umum). Penghitungan IPM ini menggunakan sumber data dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun.

Dikenal kering dan miskin

Gunungkidul memiliki luas sekitar 46 persen dari luas wilayah se D.I Yogyakarta yang berbatasan langsung Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Dikenal sebagai wilayah pegunungan dengan kawasan batu yang berkapur membuat wilayah ini sulit untuk mendapatkan air. Untuk melakukan aktivitas mencuci dan mandi biasanya masyarakat akan mengandalkan PAM Desa yang dikombinasikan dengan air hujan ketika musam penghujan datang. Air hujan merupakan anugerah yang sangat besar bagi mereka. 

Di saat wilayah lain di Yogyakarta membiarkan begitu saja air hujan, masyarakat Gunungkidul akan sangat berbahagia ketika air hujan turun. Mereka akan menggunakan air hujan untuk pengairan pertanian, mandi, mencuci, air minum, juga untuk pemeliharaan ternak.
 
Sarana irigasi yang belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul, membuat pertanian lebih banyak yang mengandalkan sumber air hujan. Di masa lalu, mereka sudah terbiasa makan selain nasi baik itu ubi kayu/ ketela, ubi jalar dan jagung. Pemeliharaan ubi kayu yang tidak memerlukan perawatan khusus dan cocok ditanam di wilayah kekurangan air, menjadikan tiwul dan gaplek (hasil pengeringan ubi kayu) makanan favorit penduduk Gunungkidul.

Pembangunan terus berjalan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Gunungkidul mulai memoles dirinya menjadi sebuah kabupaten yang cantik. Tidak tertinggal dari kabupaten lainnya. Kondisi saat ini, hampir 70 persen jalan di Gunungkidul adalah jalan yang mantap. Jalan masuk ke desa-desa terpencil pun semakin baik. 

Pembangunan JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) sepanjang 82.256 km di sepanjang daerah pesisir pantai selatan juga akan meningkatkan akses antar wilayah. Pembangunan sarana kesehatan yang menjangkau semua pelosok juga terus digalakkan. Rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu terus dibangun. 

Untuk sarana pendidikan, Gunungkidul juga terus mengembangkan keberadaannya. Walaupun hanya ada dua universitas di Gunungkidul yaitu Universitas Gunungkidul dan STAIYO, untuk pendidikan SMU, SMP dan SD sudah relatif banyak. Adanya sumber air bawah tanah yaitu Bribin dan Seropan menjadikan Gunungkidul lebih mudah dalam memperoleh fasilitas air. Pendistribusian air bersih dari PDAM sudah mencapai 18 kecamatan. Walaupun pada musim kemarau, memang masih terdapat daerah yang kekurangan air, mereka masih bisa mendapatkan air bersih dengan membeli air tangki yang bisa mencapai harga Rp 80.000,- Rp 150.000,- per tangki. 

Gunungkidul saat ini menjadi target pemerintah menjadi “Bali Kedua”. Sederet kawasan wisata mulai dari pantai, goa, hutan wisata, embung, kawasan karst, gunung purba, bahkan wisata kuliner sudah semakin berkembang. Wisata laut membentang mulai dari Pantai Gesing, Pantai Nguyahan, Pantai Baron, Pantai Krakal, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Indrayanti, Pantai Timang, Pantai Nglambor, Pantai Siung dan Pantai Wediombo. 

Pembangunan juga terus berjalan untuk objek wisata goa yaitu Goa Pindul, Goa Jomblang, Geosite Ngingrong, Goa Seropan dan Goa Rancang. Kawasan hutan yang dijadikan tempat wisata berada di hutan Wanagama dan hutan Wonodadi, dan kawasan Tahura. 

Wilayah dataran tinggi embung Nglanggeran dan embung Batara Sriten adalah wisata yang cukup sering dikunjungi masyarakat. Selain itu Pemerintah Gunungkidul juga terus melakukan pengembangan wisata lain misal geopark taman batu, gunung api purba, dan wisata flora di sepanjang jalan Wonosari Jogja. 

Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

BPS merilis angka kemiskinan untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo pada tahun 2017 adalah sebesar 17,12 persen dan 18,30 persen. Artinya bahwa di Kabupaten Gunungkidul, dari total seluruh penduduk yang ada, sekitar 17,12 persen (sekitar 125,76 ribu) tergolong miskin. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo, dari total seluruh penduduk ada sekitar 18,30 persen (77,72 ribu) penduduk tergolong miskin. Akan tetapi nilai IPM Kabupaten Kulon Progo justru lebih tinggi daripada Kabupaten Gunungkidul. 

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kulon Progo lebih banyak yang bisa mengakses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak daripada di Gunungkidul. Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM, maka faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang perlu perhatian khusus. 

Dari data BPS, harapan lama sekolah pada tahun 2018 di Gunungkidul adalah 12,95 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul adalah 7 tahun. 

Ini artinya bahwa penduduk Gunungkidul rata-rata hanya bersekolah sampai lulus SD atau putus sekolah sampai kelas 1 SMP. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kulon Progo sudah mencapai 8,65 tahun, yang menunjukkan bahwa penduduk nya rata-rata bersekolah sampai lulus SMP kelas 2 atau putus sekolah di kelas 3 SMP. 

Adat Pemikiran Kuat

Dalam hubungan kemasyarakatan dan kehidupan sosial, penduduk Gunungkidul masih memegang adat yang kuat. Adanya perayaan Rasulan/ syukuran dan sedekah menyambut panen merupakan rutinitas tahunan yang banyak menyedot perhatian masyarakat umum. Bukanlah suatu hal yang tabu melestarikan adat kebudayaan yang baik. 

Adanya mitos pulung gantung ketika ada orang yang bunuh diri, adanya kepercayaan mayat harus dijaga 3 malam, kepercayaan jika ada orang yang meninggal mendadak itu bisa karena jadi tumbal saudaranya yang memelihara ‘makhluh ghoib” masih dipercaya sebagian kalangan. 

Salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Gunungkidul masih rendah adalah pemikiran bahwa pendidikan anak dari desa tidak perlu tinggi karena nantinya hanya akan menjadi petani dan buruh. Untuk anak wanita juga hanya menjadi seorang istri. 

Maka tak heran jika pernikahan dini di DI Yogyakarta terbesar berada di Gunungkidul. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, dispensasi kawin untuk pernikahan dini pada tahun 2018 mencapai 79. 

Masyarakat Gunungkidul walaupun tidak berlaku untuk semua, masih ada yang berpikir pragmatis dan terlalu sederhana. Ingin semuanya didapat dengan cara yang cepat. Banyaknya kasus bunuh diri di Gunungkidul adalah salah satu bukti bagaimana masyarakat berpikir bahwa dengan bunuh diri semua masalah akan selesai. 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan pentingnya gerakan wajib belajar 9 tahun. Selain itu juga juga memberikan pemahaman kepada orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan anaknya sebagai bekal di masa yang akan datang. Pola pikir bahwa tak perlu sekolah yang tinggi karena hanya akan menjadi petani harus diubah. 

Menjadi petani bukanlah hal yang buruk, karena sesungguhnya di tangan merekalah sumber pangan berasal. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, petani bisa mengembangkan hasil produksi nya menjadi barang industri dengan harga jual yang lebih baik. Adanya bantuan sekolah gratis dengan adanya dana BOS seharusnya menjadikan ketiadaan alasan untuk tidak mampu sekolah karena biaya yang mahal. 

Disamping itu, minimnya perguruan tinggi di Gunungkidul, mempengaruhi lulusan SMU sederajat yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 

Mereka memilih untuk kuliah di luar Gunungkidul. Dengan demikian, mereka yang sebenarnya adalah penduduk asli Gunungkidul  tidak akan tercatat sebagai anggota rumah tangga di Gunungkidul jika mereka kos di sana. Mereka akan tercatat sebagai penduduk di tempat kos mereka. 

Kerjasama Lintas Sektor dan Semua Lini

Djamaluddin Ancok (2008), menyatakan bahwa modal manusia untuk bisa menjadi berkualitas ada 6 yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral dan modal kesehatan. UNDP menggunakan pendekatan IPM untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia. 

IPM di Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori 'sedang'. Empat kabupaten/kota yang lain yaitu Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta termasuk kategori 'tinggi'. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul perlu memberikan perhatian yang lebih baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan. 

Pemberian bantuan pendidikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah diharapkan tetap dilanjutkan dan lebih merata. Pembangunan fasilitas pendidikan baik menengah maupun pendidikan tinggi yang lebih bervariasi juga bisa menjadi alternatif, sehingga tidak perlu kuliah di luar Gunungkidul Pembangunan Puskesmas pembantu di tiap kecamatan, pemberian jaminan kesehatan seperti Askes, BPJS, jamkesos, Jamkesda dan kemudahan untuk melakukan pemeriksaan dengan jaminan tersebut bisa terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. 

Pemberian bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan raskin dengan tetap ada pendampingan diharapkan bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan. Penyediaan lapangan kerja baik itu di sektor pemerintahan atau swasta sangat diperlukan untuk menampung pekerja lokal Gunungkidul. 

Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi dengan semangat yang kuat untuk meningkatkan kualitas manusia di Gunungkidul, pemerintah daerah dengan stakeholder yang ada dibawah nya bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat tidak mustahil pembangunan manusia di Gunungkidul bisa berjalan lebih cepat dan optimal.

Nilai IPM Gunungkidul sebagai tolak ukur pembangunan manusia di Gunungkidul menjadi bahan evaluasi bersama, bahwa seperti inilah realitas pembangunan manusia di Gunungkidul. Peningkatan akses pendidikan dengan semakin lamanya mengenyam pendidikan bisa menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Gunungkidul.

Arsianti Widya Pratiwi
Fungsional Statistisi Muda BPS Kabupaten Gunungkidul

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar