Yamaha Aerox

Rekonsiliasi Politik Dinilai Tak Pantas Ditukar dengan Proses Hukum

  Kamis, 11 Juli 2019   Abdul Arif
Warga memakai penutup wajah bergambar peserta Pilpres 2019, Joko Widodo (ketiga kiri) dan Prabowo Subianto (tengah) dan sejumlah tokoh nasional saat aksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (7/7/2019). (ANTARA FOTO/Maulana Surya/hp)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Rekonsiliasi politik dinilai tak pantas jika ditukar dengan proses hukum. Demikian disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti menanggapi upaya kubu Prabowo Subianto yang meminta pembebasan sejumlah pendukungnya sebagai syarat terjadinya rekonsiliasi politik.

\"Jujur saya mengecam betul kehendak rekonsiliasi ini dengan barter proses hukum, itu tidak pantas,\" kata Ray dalam diskusi bertema \"Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi\", yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Bersih, di kantor Formappi, Jakarta, Kamis.

Ray mengatakan proses hukum yang berjalan terhadap pendukung Prabowo yang ditangkap, harus diselesaikan pengadilan. Jika memang seluruhnya tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah maka biarkan diputuskan pengadilan.

AYO BACA : Pengamat: Rekonsiliasi Pasca-Pilpres Jangan Dibawa ke Ranah Politik

\"Proses hukumnya harus dibuktikan di pengadilan. Bagaimana seorang pemimpin membarter kasus untuk rekonsiliasi,\" tegas dia.

Ray pribadi meyakini penangkapan beberapa orang oleh pihak kepolisian selama masa Pilpres 2019, tidak disertai bukti yang cukup kuat. Namun demikian dia menekankan agar seluruh proses hukum itu diserahkan kepada pengadilan.

\"Biarkan pengadilan membuktikan apakah bersalah atau tidak,\" jelas dia.

AYO BACA : Soal Rekonsiliasi, Ini Respons Ma\'ruf Amin

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar