Yamaha Aerox

Layanan Publik Harus Mudah, Murah, dan Cepat

  Kamis, 11 Juli 2019   Vedyana Ardyansah
Sekda Jateng Sri Puryono dalam forum Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Publik, di Patra Convention Hotel Semarang, Kamis (11/7/2019). (istimewa)

CANDISARI, AYOSEMARANG.COM--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono meminta agar pelayanan publik mudah, murah, cepat, dan akuntabel. Selain itu juga diperlukan komitmen, koordinasi dan kerja keras bersama agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal.

Sekda mengatakan, bahwa pelayanan publik harus dinomorsatukan. Hal tersebut sesuai arahan Gubernur Ganjar Pranowo agar peningkatan integritas perlu dilakukan.

AYO BACA : 3 Mal Pelayanan Publik Sedang Dirintis Pemprov Jateng

“Pelayanan publik harus nomor satu. Rakyat itu intinya ingin berkomunikasi dengan pimpinan atau kepala daerah tentang berbagai persoalan yang ada di masyarakat, kemudian aduan mereka direspon dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujarnya di Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Publik, di Patra Convention Hotel Semarang, Kamis (11/7/2019).

Menurut Sekda, terjemahan perintah tersebut terkait layanan masyarakat, bisa dilakukan dengan cara membuka komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai kanal. Bisa melalu kanal website, atau media sosial seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya.

AYO BACA : Sekda Jateng: ASN Jangan Jadi GPPS

Pada awal penerapan layanan publik secara cepat dan tepat, seluruh SKPD diminta merespon aduan masyarakat secara baik dengan batas waktu 2X24 jam. 

\"Lalu layanan ditingkatkan menjadi 1X24 jam, dengan catatan aduan-aduan masyarakat tidak harus tuntas, tetapi ada progress. Apakah itu masih tahap verifikasi, cek lapangan, pengerjaan, ataupun sudah tuntas. Jika 1X24 jam belum ada respon maka SKPD terkait dianggap melalaikan tugas, dan itu setiap tiga bulan sekali diumumkan, saat rakor pelaksanaan program APBD,\" imbuhnya.

Untuk itu, menurutnya, Kepala SKPD harus siap mengaktifkan handpohone nya selama 24 jam. Hal tersebut agar Kepala daerah mampu menjadi penggerak dan mau berkorban demi kebaikan semua pihak.

\"Wajib bagi Kepala SKPD untuk mengaktifkan handphonenya selama 24 jam,\" tukasnya.

AYO BACA : Pemprov Jateng Segera Garap Tol Semarang-Demak

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar