Sesat Tafsir Aturan Pemilih BPD

  Rabu, 07 Agustus 2019   Abdul Arif
Mayadina Rohmi Musfiroh

Salah satu semangat munculnya undang-undang Desa adalah menyemarakkan  demokratisasi di level desa. Undang-undang tersebut mendorong semua unsur masyarakat terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat desa. Tak terkecuali kelompok perempuan, karena demokrasi tak mungkin meninggalkan keterwakilan perempuan. Salah satu pilar demokrasi di tingkat desa adalah keberadaan BPD yang memiliki tiga fungsi strategis, yaitu: fungsi menampung dan mengelola aspirasi, fungsi legislasi yakni membahas dan menyepakati kebijakan dan anggaran desa bersama kepala desa serta melakukan fungsi pengawasan di desa.

Di beberapa kabupaten saat ini sedang melakukan proses penjaringan anggota BPD, salah satunya kabupaten Jepara Jawa Tengah. Setidaknya, ada tiga isu penting terkait proses pemilihan anggota BPD di Jepara. Pertama, jumlah keterwakilan perempuan. Kedua, Mekanisme pemilihan. Ketiga, Syarat anggota BPD.
\n 
\nDalam Permendagri 110  tahun 2016 tentang BPD pasal 8 ayat 1  menyebutkan bahwa pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD.  Dilanjutkan pada ayat 2 menjelaskan, wakil perempuan yang dimaksud adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Tak berbeda dengan Perda No. 12 Tahun 2017 tentang BPD pasal 8 juga mengatur hal yang sama dengan bunyi Permandagri 110 tahun 2016. Sementara itu dalam Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD, pasal 9 disebutkan, anggota BPD suatu desa diatur satu orang dari unsur perempuan dan sisanya merupakan wakil wilayah dari masing-masing wilayah pemilihan. Memang dalam klausul pasal 9 tidak dinyatakan bahwa wakil wilayah diperuntukkan bagi laki-laki. Namun di banyak tempat terjadi ambiguitas (multi-tafsir) dalam memahami satu desa satu BPD perempuan. Apakah yang dimaksud perwakilan wilayah dipahami sebagai perwakilan berjenis kelamin laki-laki (karena sudah ada perwakilan perempuan secara khusus) atau wakil wilayah bisa berjenis kelamin lelaki dan perempuan. 

Menurut hemat penulis, semangat Permendagri 110 tahun 2016 adalah keterwakilan 1 anggota BPD perempuan sebagai tindakan afirmatif (affirmative action) yang harus direalisasikan sedangkan wakil wilayah dapat diduduki laki-laki dan perempuan. Afirmative action merupakan kebijakan yang bertujuan agar kelompok tertentu (dalam hal ini perempuan) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain (kelompok laki-laki) dalam keterwakilannya sebagai anggota BPD. 

Sementara kondisi hari ini, ada beberapa desa yang telah memiliki BPD perempuan lebih dari satu, artinya telah melampaui amanat Permendagri 110 beserta Perda dan Perbup turunannya. Adapula desa yang tidak memiliki anggota BPD perempuan sama sekali. Tentu saja ketentuan yang mengharuskan ada keterwakilan perempuan minimal 1 sangat relevan diperhatikan oleh desa yang semua anggota BPD nya didominasi oleh laki-laki. Namun bagi desa yang telah memiliki perwakilan perempuan dalam BPD lebih dari 1, tidak menjadi persoalan. Terkait hal ini, pemerintah kabupaten Jepara harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan sosialisasi, sehingga semangat affirmative action dapat dipahami dengan baik. Bahwasanya 1 anggota BPD perempuan merupakan kewajiban yang bersifat afirmatif (penegasan) sementara perwakilan wilayah dapat diwakili baik oleh laki-laki dan perempuan melalui proses yang demokratis. 

Kedua, Mekanisme pemilihan BPD. Dalam Permendagri 110 tahun 2016 pasal 5 (1) dan pasal 11 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Perda No. 12 tahun 2017 (1) menegaskan memilih proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pengisian anggota BPD. Sementara itu, Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2019 pasal 11 (1) menjelaskan peserta musyawarah perempuan memilih anggota BPD dari unsur perwakilan perempuan yang didaftarkan oleh organisasi perempuan di tingkat Desa dan peserta musyawarah laki-laki memilih anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah. Dalam kalimat “peserta musyawarah laki-laki memilih anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah” kurang tepat, karena bukan mustahil calon anggota BPD perwakilan wilayah juga dapat diduduki oleh perempuan. Sehingga untuk pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah dapat dilakukan oleh peserta musyawarah baik laki-laki ataupun perempuan. 

Dalam Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2019 terkait jumlah keterwakilan perempuan yang diundang dalam musyawarah perwakilan terdapat 2 pasal yang mengatur yaitu pasal 10 (2) yang menyatakan bahwa “ ..perwakilan perempuan paling banyak 10 orang untuk masing-masing wilayah..” dan pasal 12 yang berbunyi, “Unsur masyarakat dari keterwakilan perempuan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) paling banyak 2 orang perempuan”. Artinya, untuk memilih anggota BPD perempuan di level desa, peserta musyawarah dari unsur perempuan hanya dibatasi maksimal 2 orang. Menurut hemat penulis, pembatasan maksimal 2 orang tidak memiliki dasar yang kuat. Bagaimana menentukan hanya 2 peserta perempuan, jika jumlah ormas di suatu desa ada lebih dari itu ?. Apa kriteria yang digunakan dalam memilih hanya 2 peserta perwakilan perempuan ?. 

Ketiga, Syarat anggota BPD. Dalam Permendagri 110 pasal 13 (huruf g dan h) disebutkan,  syarat anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Dipertegas dalam Perda No. 12 Pasal 11 (Huruf g, h, i) ditambah dengan klausul, “bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai”. Pasal tambahan ini nampaknya menjadi semacam langkah antisipatif apabila anggota BPD tidak memiliki KTP namun bertempat tinggal di desa pemilihan atau memiliki KTP desa pemilihan namun tidak tinggal menetap di desa tersebut. Mengingat definisi penduduk menurut para ahli beragam. 

Menurut hemat penulis, syarat anggota BPD bersedia bertempat tinggal di wilayah pemilihan desa bersangkutan menjadi ketentuan utama  dalam penjaringan anggota BPD sesuai dengan semangat Pemendagri 110 tahun 2016 maupun Perda No. 12 tahun 2017 dan Perbup No. 28 tahun 2019 pasal 6 huruf f. Namun pada Perbup No. 28 tahun 2019 pasal 7 tentang Penelitian Persyaratan Bakal Calon ayat (4) huruf g yang mewajibkan calon bertampat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan fotokopi e-KTP berpotensi mengeliminasi calon anggota BPD potensial yang tidak memiliki e-KTP wilayah desa pemilihan sementara telah bermukim di desa bersangkutan. Secara teknis, hal ini patut di tentukan dan musyawarahkan oleh panitia pemilihan tingkat desa agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. 

-Mayadina Rohmi Musfiroh, pegiat FITRA Jawa Tengah, Ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender kabupaten Jepara, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara  

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar