Ketua DPP PDIP: Amandemen Terbatas UUD Bukan Usulan PDI Perjuangan

  Selasa, 13 Agustus 2019   Adib Auliawan Herlambang
Ahmad Basarah.(Istimewa)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Ahmad Basarah membantah usulan amandemen kelima UUD 1945 berasal dari PDI Perjuangan. Menurutnya, usulan tersebut sudah ada sejak 2010.

Menurut dia, Kongres PDIP V di Bali yang merekomendasikan agar MPR melanjutkan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya meneruskan rencana yang sudah disepakati oleh pimpinan fraksi di MPR RI dan kelompok DPD RI.

AYO BACA : Minta Jatah Menteri, Megawati Tak Bisa Dikte Jokowi

Saya ingin meluruskan agar masyarakat tidak terkecoh dengan amandemen terbatas UUD 1945, itu bukan semata-mata usulan PDIP, kata politisi yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Dia menjelaskan, MPR RI dibawah kepemimpinan Taufik Kiemas mendapatkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan amandemen UUD 1945.

AYO BACA : Berkunjung ke Kupang, Ahok Dialog dengan Tokoh Lintas Agama

Menurut dia, atas usulan masyarakat itu ada tiga kelompok yang menyikapinya, yaitu kelompok yang meminta kembali ke UUD yang asli, kelompok yang menilai amandemen UUD 1945 sudah cukup baik, dan kelompok yang menilai diperlukan kembali perubahan UUD 1945.

Dari tiga kelompok tersebut direspon oleh Pimpinan MPR dan pimpinan fraksi MPR periode 2009-2014 dengan membentuk tim kerja kajian ketatanegaraan, yaitu dengan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Lalu disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan MPR memiliki wewenang membuat haluan negara, ujarnya.

Basarah mengatakan, atas aspirasi itu maka pada Sidang Paripurna MPR pada November 2014 dikeluarkan rekomendasi tujuh poin, salah satunya merekomendasikan MPR periode berikutnya melakukan reformulasi sistem ketatanegaraan dengan menghadirkan kembali GBHN.

Dia mengatakan, rekomendasi itu sudah atas nama lembaga MPR, berarti 10 partai dan DPD RI menyetujui dilakukan amandemen terbatas untuk menghidupkam kembali GBHN.

Lalu oleh MPR RI periode 2014-2019 ditindaklanjuti dengan membentuk tim kerja kajian ketatanegaraan yang ditingkatkan derajatnya menjadi Badan Kajian Ketatanegaraan lalu bekerja yang kesimpulannya perlu dilakukan amandemen terbatas untuk menghadirkan GBHN, katanya.

AYO BACA : Resmikan e-Uji Emisi, Ini Permintaan Anies Kepada Warganya

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar