Ombudsman Nilai Pemerintah Diskriminatif terhadap Layanan Internet di Papua

  Rabu, 11 September 2019   Abdul Arif
Menko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Menkominfo Rudiantara (kiri) meninggalkan ruangan seusai melakukan pertemuan dengan forum pemred terkait perkembangan arus informasi Papua di Kantor Kemenkominfo,Jakarta, Selasa (3/9/2019). Pemerintah akan membuka pemblokiran akses internet di sejumlah wilayah Papua jika kondisi telah kondusif. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

JAYAPURA, AYOSEMARANG.COM-- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua di Jayapura, Iwanggin Sabar Olif menyebut pemerintah pusat diskriminatif terhadap warga Papua. Hal itu terutama dalam hal akses layanan data internet. Internet di Papua dimatikan selama lebih kurang tiga minggu dengan alasan menghindari berita hoax dan provokatif.

"Jangan jaringan data internetnya yang diblokir tetapi konten yang dianggap hoax atau provokatif yang diblokir," kata Sabar Iwanggin di Jayapura, Rabu (11/9/2019).

Menurut dia, jaringan internet merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diberikan secara maksimal. Pemblokiran jangan terlalu lama harusnya pada konten-konten tertentu bukan secara keseluruhan.

"Inikan kelihatan ada diskiminatif terhadap orang Papua dalam hal pelayanan publik khususnya jaringan data internet," ujar Iwanggin.

AYO BACA : DIY Terima Hibah Aset Rampasan Kasus Djoko Susilo

Padahal, tambah dia internet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini.

"Kita semua ketergantungan dengan jaringan data internet, mulai dari pendidikan, dunia perbankan, usaha, gojek, grab di Papua semua susah tidak bisa kerja karena tidak ada jaringan internet," jelasnya.

Sabar juga mempertanyakan apakah paket data internet yang dibeli masyarakat yang habis cuma-cuma padahal tidak terpakai bisa diganti atau tidak.

"Paket yang dia beli untuk satu bulan tiba-tiba habis, siapa yang bertanggungjawab, saya pikir harus ada kompensasi, negara harus menghargai dan menghormati rakyatnya," ujarnya.

AYO BACA : Wilayah Papua Aman, Tapi Dunia Maya Masih Waspada

Menurut dia, sebuah negara hadir karena ada komitmen dari rakyat sehingga adanya negara, untuk itu negara dan pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal kepada warganya.

Salah satu driver grab di Jayapura Leonardus mengaku, kecewa dengan kebijakan pemerintah yang telah meniadakan internet di Jayapura. Padahal pekerjaannya sebagai driver grab mengandalkan internet untuk mendapatkan orderan.

"Otomatis saya tidak mendapatkan uang karena tidak ada orderan, semua bergantung pada internet," tambah Leo.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan pemerintah secara bertahap membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat Rabu (4/9/2019), pukul 23.00 WIT.

Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan, serta mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

AYO BACA : Usai Diultimatum, Dirut PTPN III Serahkan Diri ke KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar