KPK Sebut Menkumham Berbohong

  Rabu, 18 September 2019   Adib Auliawan Herlambang
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly bohong soal akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan itu dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Rabu (18/9/2019) di Jakarta.  

"Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Laode.

Laode juga mengatakan, Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham, pada Kamis(12/9/2019) lalu. 

AYO BACA : Beri Kepastian Publik, Presiden Dapat Percepat Lantik Pimpinan KPK Baru

"Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja," tambah Syarif.

Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sehingga dan membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.

"Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Isian Masalah) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tegas Laode.

AYO BACA : Revisi UU KPK Ide dari Para Taipan?

Laode juga mengatakan ia sudah meminta Yasonna Laoly untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detail DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK.

"Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," ungkap Laode.

Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019.

Sejumlah perubahan kedudukan KPK dalam revisi UU tersebut adalah: (1) Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) Seluruh Pegawai KPK adalah ASN, (3) Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas, (4) Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden, (5) KPK berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan.

AYO BACA : Guru Besar LIPI Sebut Revisi UU KPK Pembohongan Publik

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar