KPK Sebut Menpora Terima Suap Rp 26,5 Miliar

  Rabu, 18 September 2019   Abdul Arif
Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi (kelima kiri) menari Kecak dalam pembukaan Santripreneur Lintas Agama 2019 di Discovery Mall, Kuta, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019). Kegiatan yang bertajuk Inovasi Santri untuk Indonesia Unggul itu berlangsung 21-25 Agustus 2019 yang diikuti peserta dari 15 provinsi se-Indonesia dengan membuka sekitar 100 stand Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai ajang kompetisi bisnis untuk melahirkan pengusaha dengan inovasi baru. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/pras.

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) IMR ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dengan total Rp26,5 miliar.

KPK mengumumkan IMR dan asisten pribadinya MIU sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

AYO BACA : KPK Tetapkan Menpora sebagai Tersangka Kasus Suap Dana Hibah

"Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora," katanya saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia menyatakan bahwa uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

AYO BACA : Walhi Desak Pemerintah Siapkan Posko Darurat Tanggapi Karhutla

Adapun rinciannya, lanjut Alexander, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui MIU diduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar.

"Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar," kata Alexander.

IMR dan MIU disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

AYO BACA : 68 Penerbangan dari Bandara Ahmad Yani Terdampak Kebakaran Hutan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar