1.590 Anggota Dewan Jateng Sekolah Antikorupsi
Senin, 11 November 2019 Afri Rismoko

UNGARAN, AYOSEMARANG.COM -- Sebanyak 1.590 anggota legislatif baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Tengah menjalani sekolah antikorupsi di Griya Persada Convention Hotel Bandungan, Senin (11/11/2019).
Para anggota dewan yang terpilih pada pemilu lalu tersebut diberikan pembekalan tentang banyak hal, termasuk tentang integritas dan antikorupsi dengan menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Tengah.
Dibagi menjadi 33 angkatan, para anggota dewan belajar tentang tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) serta berbagai hal yang menyangkut dunia legislatif. Secara bergantian, para anggota dewan dijadwalkan mengikuti pelatihan yang diisi oleh sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
AYO BACA : Ganjar dan Bupati Wali Kota se-Jateng Terapkan Kurikulum Antikorupsi di Sekolah
"Kegiatan ini kami lakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memerintahkan kami menggelar orientasi pembekalan bagi anggota dewan yang baru saja dilantik tentang banyak hal, termasuk integritas dan antikorupsi," kata Ganjar saat ditemui disela memberikan pembekalan kepada anggota DPRD di Griya Persada Convention Hotel Bandungan, Senin (11/11/2019).
Integritas dan antikorupsi lanjut Ganjar menjadi hal utama yang ditekankan dalam pelatihan tersebut. Sebagai pejabat publik lanjut dia, anggota DPRD diharapkan dapat membangun integritas dari parlemen.
"Kalau sudah membangun sistemnya dengan baik, maka dalam fungsi pengawasan mereka akan dapat menjaga legislasi dan marwah etik sebagai pejabat publik, sehingga tidak membikin kecurigaan orang," tegasnya.
AYO BACA : Tak Disalami Megawati, Surya Paloh: Saya Kirim Intelijen untuk Mencari Tahu
Selain soal integritas, pelatihan tersebut lanjut Ganjar juga diperuntukkan untuk anggota dewan memahami tentang pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Persoalan-persoalan sosial yang banyak terjadi di lapangan, harus dapat diselesaikan dengan baik.
Misalnya reformasi birokrasi, angka kematian ibu dan anak saat melahirkan, stunting dan sebagainya. Masalah-masalah itu lanjut Ganjar harus dipahami betul karena akan menjadi indikator pembangunan.
"Sehingga, saat memutuskan anggaran atau menetapkan politik anggaran, ada skala prioritas yang mereka lakukan. Itu yang kami genjot agar mereka bisa bekerja betul-betul sesuai dengan harapan rakyat," kata dia.
Di lain sisi, Kepala BPSDM Jateng, Arief Irwanto mengatakan, proses orientasi terhadap anggota DPRD telah dilakukan sebagian. Nantinya, seluruh anggota DPRD se Jateng akan dibagi dalam 33 angkatan dan dilakukan pelatihan secara bergiliran.
AYO BACA : KPK Tanamkan Pendidikan Antikorupsi untuk Pelajar Jateng
Editor: Adib Auliawan Herlambang