JEMBER, AYOSEMARANG.COM -- Ratusan kiai akan melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kisruh pemerintahan Kabupaten Jember. Parahnya, sampai kini Jember belum merampungkan pembahasan APBD 2020 Jember. 

Perwakilan tokoh masyarakat menyerahkan surat dukungan berisi ratusan tanda tangan kiai kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan polemik pemerintahah di Kabupaten Jember. 

Surat dukungan itu diserahkan kepada Tito saat bertemu di Jakarta, Senin (22/6/2020). 

“Kalau bupati memang terbukti melakukan pelanggaran, kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sanksi yang bisa jadi pemecatan,” kata Baiquni Purnomo, pengasuh majelis salawat Al Ghofilin, Rabu (24/6/2020). 

AYO BACA : Pondasi Terkikis Air Sungai, 9 Ruko di Jember Ambruk

Baiquini mengatakan Mendagri berjanji akan mengusut tuntas kasus di Jember. Apalagi Mendagri sudah pernah memberikan surat teguran peringatan kepada Pemkab Jember.

Sementara kepada aparat penegak hukum, para kiai meminta agar kasus dugaan korupsi di Jember diusut tuntas.

“Mendagri, Inspektorat, terkejut dengan fenomena yang terjadi,” katanya seperti dilansir dari Suara.com. 

Baiquni percaya pemerintah tak akan membiarkan situasi di Jember. 

AYO BACA : Bangun Pagi Punya Berbagai Manfaat Kesehatan, Apa Saja?

“Kiai-kiai jelas sepakat, seandainya aparat penegak hukum tidak bersikap tegas terhadap fenomena hari ini di Jember, akan turun ke jalan. Perkiraan kami yang tanda tanganan 400 kiai pondok pesantren. Kami sampaikan (ke Mendagri),” katanya. 

Sebagaimana diberitakan, Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur dan perwakilan tokoh masyarakat bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta, Senin (22/6/2020). Pertemuan ini untuk membahas silang sengkarut situasi politik di Jember.

Pertemuan itu dilaksanakan di Komplek DPR RI, Senayan, dengan difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI). Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, dan dua senator DPD RI Ahmad Nawardi dan Bustami Zainudin. 

“Kami diundang oleh Mendagri. Yang jelas pada intinya kami menanyakan situasi di Jember saat ini,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan, Senin (22/6/2020). 

Banyak hal dibicarakan, termasuk macetnya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hingga saat ini Jember belum memiliki peraturan daerah APBD dan hanya menggunakan peraturan kepala daerah.

AYO BACA : Ada Stiker Kampanye Bupati Jember Faida di Tabung Disinfektan BPBD