JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta stakeholder yang berkaitan memastikan kehalalan vaksin Covid-19 yang ditawarkan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, mengecek kehalalan vaksin tersebut penting meskipun produknya berasal dari negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

AYO BACA : Rusia Tawarkan Vaksin ke Indonesia dengan Harga Lebih Murah

Hal itu sempat disampaikannya dalam rapat yang dihadiri oleh Direksi Bio Farma, Wakil Menteri Agama, Kepala BPJPH Kemenag, Staf Khusus Kementerian BUMN, Direktur LPPOM MUI, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kamis (27/8/2020).
 
"Jangan sampai, sudah dipesan dalam jumlah besar, tapi status halalnya masih diperdebatkan. Bahwa itu diproduksi di Arab, tidak cukup menjadi dalil, statusnya telah memenuhi standar halal," kata juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulisnya ditulis, Selasa (1/9/2020).

Selain vaksin dari UEA, saat ini pemerintah sedang melakukan uji klinis terhadap vaksin yang bahan bakunya didatangkan dari Tiongkok. Menurutnya banyak masyarakat yang khawatir akan status kehalalannya akan vaksin tersebut.

AYO BACA : Pemkab Sragen dan Bank Jateng Bersinergi Optimalkan QRIS Pembayaran PBB

Ma'ruf meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu cemas. Karena dia sudah meminta kepada stakeholder yang terkait dengan sertifikasi halal BPJHP, LPPOM, dan Komisi Fatwa MUI untuk produktif mengurusi sertifikasi halal tanpa harus menunggu vaksin itu selesai.

Ketua MUI nonaktif tersebut menekankan proses pemeriksaan pemenuhan standar halal vaksin harus berjalan seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi, sehingga tidak mengganggu jadwal vaksinasi.

Menanggapi arahan Ma'ruf, Komisi Fatwa MUI bakal menyiapkan tim pendampingan untuk Bio Farma dengan maksud memeriksa terpenuhinya standar halal produk.

Dalam waktu yang sama, pihak Bio Farma juga memastikan komitmennya untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku.

"Pada akhirnya, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap sistem jaminan produk halal yang diberlakukan pada vaksin Covid-19. Baik aspek validitas pemenuhan standar halalnya, maupun aspek kecepatan prosesnya." katanya.

AYO BACA : Berdamai, UEA dan Isreal Tandatangi Kesepakatan Penelitian Covid-19