SEMARANG TIMUR, AYOSEMARANG.COM -- Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi, mendorong pemerintah untuk memberikan akses kepada klub atau komunitas olahraga dalam mengelola aset fasilitas olahraga milik negara.

Hal ini diusulkan Bos PSIS itu saat Rapat Dengar Pendapat tentang Rancangan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) di Gedung Nusantara, Jakarta dan secara virtual pada Kamis (24/09/20) kemarin.

Yoyok yang juga CEO PSIS mencotohkan PSIS yang ia kelola di Semarang telah mengelola Stadion Citarum yang merupakan aset pemerintah Kota Semarang. Sistem kerjasama yang ditawarkan  dengan sistem kerja yang profesional. 

AYO BACA : PSIS Tegaskan Tak akan Pinjamkan Pemain

“Sebagai contoh di Semarang, PSIS telah mengelola Stadion Citarum dengan sistem kerja profesional. Itu cukup menguntungkan kedua belah pihak antara pihak klub mau pun Pemerintah Kota Semarang itu sendiri,” pungkasnya, Jumat (25/9/2020).

Dia menerangkan, apabila pemerintah memberi akses kepada user, klub, atau komunitas olahraga dalam mengelola aset pemerintah akan memberi beberapa dampak positif untuk pemerintah mau pun klub olahraga itu sendiri. Misalnya Pemerintah mendapat pendapatan pasti dan tidak terbebani biaya perawatan  yang cukup besar.

“Keuntungannya banyak. Kemudian aset-aset tersebut akan berkembang secara otomatis sesuai peruntukan bisnis tanpa membebani APBN atau APBD,” imbuhnya.

AYO BACA : Teliti Berikan Nomor Rekening Subsidi Gaji, Agar Tak Gagal Transfer

Ia pun optimis apabila pemerintah pusat memiliki payung hukum melalui RUU SKN tentang pengelolaan aset pemerintah untuk klub maka fasilitas olahraga di Indonesia akan semakin berkembang ke arah yang lebih modern.

Pada rapat tersebut, hadir anggota Komisi X DPR RI, ketua umum Indonesia Off Road Federations (IOFI) beserta jajarannya, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita beserta jajarannya, serta Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda beserta jajarannya.

Menurut Yoyok Sukawi, pendapatnya sebagai anggota Komisi X DPR RI hampir sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Azrul Ananda selaku orang nomor satu di klub berjuluk Bajul Ijo. Mereka ingin pemerintah tidak mempersulit dunia olahraga dalam melaksanakan kegiatan di Tanah Air.

“Pendapat saya tidak jauh beda dengan yang dipaparkan Mas Azrul selaku Presiden Persebaya. Saya mengusulkan supaya RUU SKN mengatur kebijakan serta memberi payung hukum untuk pemerintah terkait aset pemerintah baik pusat maupun daerah seperti sirkuit motor, sirkuit offroad, sirkuit balap mobil, stadion, arena latihan, sport centre supaya pengelolaanya diserahkan kepada user, karena pemerintah justru akan mendapat keuntungan,” tutupnya.

AYO BACA : Bursa Transfer Liga 1 Dibuka, PSIS Belum Ingin Tambah Pemain