AYOSEMARANG.COM -- Sangat mengherankan sekaligus mengagetkan pernyataan salah satu anggota DPR Ribka  Tjiptaning dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, yang intinya dia menolak pemberian vaksin Covid-19, dengan beberapa alasan.

Meski pernyataannya telah dicoba diluruskan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan menyebut bahwa konteks pernyataan Ribka lebih pada ketidaksetujuannya terhadap kesan komersialisasi vaksin ( Kompas.com, 14 Januari 2021),  dan menurutnya jelas PDIP sejak awal mendukung kebijakan pemberian vaksin. Namun , jejak digital pernyataan yang telah tersebar di berbagai media, utamanya media sosial( medsos), jelas sangatlah berbeda.

Tanpa perlu memperdebatkan mana di antara dua pernyataan tersebut yang benar, namun dari sisi Ilmu Public Relations kita pantas mempertanyakan, mengapa justru ada salah satu anggota fraksi PDIP yang pernyataannya justru bertentangan dengan partainya? Tidakkah akan lebih elok bila pernyataannya tersebut dinyatakan dan bila perlu diperdebatkan di internal partai, sehingga keluarnya tetap kompak satu suara?

Dialog

Mestinya, bagi partai sebesar PDIP, apalagi Presiden Jokowi juga kader militan PDIP, kalau ada ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan, didialogkan ke dalam lebih dahulu.

Tentu, dalam dialog itu prinsip yang perlu dipegang adalah mau saling mengalah, demi tujuan yang lebih besar. Misal terkait vaksin Covid-19, yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat yang bahkan BPOM pun mengijinkan, dan diperkuat dengan Fatwa MUI bahwa vaksin Covid-19 produk Sinovac itu suci dan halal, mestinya makin memperkuat pandangan yang setuju dan yang kurang setuju lebih baik diam.

Kita tentu ingat pada Spiral of Silence Theory , dan diperkuat Silence is Gold Theory. Yang lebih mengagetkan banyak pihak mengapa pernyataan Ribka justru terlontar, tatkala pemberian vaksin Covid-19 sudah dimulai, padahal diskusi serta perdebatan soal vaksin Covid-19 itu sudah dimulai berbulan- bulan yang lalu.

AYO BACA : Mengharap Baiknya Komunikasi di 2021

Kasus ini meski hanya dilontarkan oleh seorang anggota partai, menunjukkan adanya kekurangharmonisan komunikasi internal, dan sebaiknya ke depan hal tersebut tidak terulang lagi.

Sanksi atau Perbaikan Komunikasi
Mungkin, ada yang berfikir, sebaiknya PDIP menjatuhkan sanksi pada anggotanya tersebut, demi menjaga citra partai.

Pandangan yang sekilas tampak logis, tersebut sebaiknya tidak tergesa- gesa dilakukan. 
Akan lebih bijak serta fungsional bila dialog dengan materi yang lengkap, menyeluruh serta komprehensif terkait pemberian vaksin Covid-19. Sebagai seorang nasionalis, kiranya setiap kader PDIP, siapa pun dia akan bisa menerima setiap hasil dialog dengan lapang dada.

Setiap kader, terlebih kader senior, tentu akan mampu menyeimbangkan super ego dengan emphatinya, sehingga diharapkan yang keluar adalah keputusan yang lebih besar serta luas manfaatnya.

Kita lalu ingat akan adanya pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada manusia yang sempurna, siapa pun dia.

Ke depan, yang terpenting adalah menjaga Marwah partainya masing- masing demi cita- cita luhur mewujudkan  kesejahteraan masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Penulis: Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si, Dosen dan Ketua STIKOM Semarang.

AYO BACA : Komunikasi Ketawadhuan Tidak Perlu Dipertontonkan