SUKOREJO,AYOSEMARANG.COM -- Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Kendal kembangkan desa antipolitik uang.

Hal ini sangat penting untuk menanamkan wawasan dan pengetahuan pada  masyarakat, agar tidak terjerumus dalam politik uang sehingga  bisa berhadapan dengan  hukum.

AYO BACA : Lintas Komunitas Bentuk Komite Ekonomi Kreatif untuk Majukan Parekraf di Kendal

"Jangan sampai  pada  pemilu serentak nanti ada  yang tidak tahu menahu masalah  politik uang karena bisa  berujung petaka. Contoh masyarakat  di  iming- imingi uang untuk memilih salah satu calon  yang endingnya  bisa  masuk penjara,” ujar komisioner Bawaslu, Firman Teguh Sudibyo saat penguatan desa anti politik uang di Desa Kebumen Sukorejo, Kamis (09/04/2021).

Dikatakan ,  sesuai UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota atau biasa disebut UU Pilkada tentang sanksi hukum bagi pemberi dan penerima dalam politik uang,  pemberi dan penerima dalam praktik politik uang sama-sama bisa diberikan sanksi hukum.

AYO BACA : 57 Karya Kartunis Ramaikan Pameran 'Ora Mung Nyengenges'

Dengan pengembangan desa  antipolitik uang nanti diharapkan Kabupaten Kendal ke depan bisa bebas dari  politik uang. Setelah dilakukan pembekalan juga dilanjutkan penandatanganan antara Bawaslu Kendal dan peserta serta disaksikan oleh Camat Sukorejo dan  kepala desa Kebumen.

Camat Sukorejo Mansyur berharap dengan  adanya  pengembangan desa antipolitik uang, masyarakat  tahu dan  memahami tentang  aturan  politik uang. “Nantinya warga lebih memahami aturan yang ada khususnya soal politik uang,” katanya.

Hal senada  juga di sampaikan  Kepala Desa  Kebumen, Nuryanti Dewi mengatakan  di desanya saat ini  untuk pemilihan kepala desa  sudah  banyak  warga yang sadar. “Pada pilkades banyak waga yang mulai paham dengan prinsip  dari pada terima  uang  tak seberapa  lebih baik memilih  figur yang bisa  mengayomi warganya,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya desa percontohan antipolitik uang,  masyarakat  tahu kalau  sesuai  undang undang penerima dan pemberi dapat sanksi hukum.

AYO BACA : Masjid Sholeh Darat, Peninggalan Ulama Besar Semarang