Politikus Batang Masuk Kepengurusan PMI, Ketua Provinsi Jawa Tengah: Tahun Politik Wajib Cuti Jadi Pengurus

- Selasa, 21 Maret 2023 | 16:18 WIB
Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana saat memberikan sambutan pelantikan dewan kehormatan dan pengurus PMI Kabupaten Batang masa periode 2023-2028. Foto: Muslihun kontributor Batang.
Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana saat memberikan sambutan pelantikan dewan kehormatan dan pengurus PMI Kabupaten Batang masa periode 2023-2028. Foto: Muslihun kontributor Batang.

BATANG, AYOSEMARANG.COM - Dewan Kehormatan dan Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Batang masa bhakti 2023-2028 secara resmi dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana.

Kegiatan pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang pada Selasa 21 Maret 2023

Terlihat dalam penatikan sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Maulana Yusup Sekretaris, dr Ida Susilaksmi dan Anggota, Nur Untung Slamet.

Baca Juga: Jadi Korban Investasi Bodong hingga Miliaran Rupiah, Para Korban Desak PN Batang Hukum Berat Terdakwa Yosepha

Sedangkan, Ketua Pengurus PMI Batang, Achmad Taufiq, Sekretaris, Karyono dan Bendahara, Subiyanto.

Masuknya politikus Kabupaten Batang menjadi ketua dan anggota Dewan Kehormatan yakni Mulan Yusup yang juga Ketua DPRD Batang dari Fraksi PKB dan Nur Untung Slamet Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar mendapat sorotan dari Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana.

Ia mengatakan bahwa, meskipun hal itu tidak melanggar peraturan apapun di lembaga kemanusiaan.

Namun meminta dalam kegiatan kemanusiaan PMI tidak boleh membawa nama partai apapun, dan bekerja profesional dan penuh ke ikhlasan dan tanggungjawab.

Baca Juga: Oknum Guru Agama Cabul di Batang Divonis Seumur Hidup, Ini yang Memberatkan Terdakwa Agus Mulyadi

"Siapun pengurus PMI yang mencalonkan jadi bupati maupun legislatif atau anggota DPRD wajib hukumnya harus cuti. Jangan membawa nama PMI dalam kegiatan politik," Sarwa Pramna.

Pihaknya juga sudah berulang kali menyampaikan bahwa tidak boleh ada lambang partai politik di dalam kegiatan PMI.

Pasalnya dalam tujuh prinsip PMI sudah tercantum memiliki jiwa kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kemanusiaan dan kesemestaan.

"Tujuh prinsip PMI itu salah satunya netralitas. Jadi jangan ada ada lambang partai politik ketika mengikuti kegiatan kemanusiaan PMI," tukasnya.

Baca Juga: Temuan Sesar Kendeng Berpotensi Gempa, Ganjar Pranowo Edukasi Mitigasi Bencana Kepada Pelajar Batang

Halaman:

Editor: Akbar Hari Mukti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X