Aksi Bjorka Melanggar Hukum, Tapi Sadarkan Indonesia Soal Hal Ini

SEMARANG SELATAN, AYOSEMARANG.COM -- Heboh Bjorka si peretas dan pembobol data pemerintah yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik hingga akhirnya menyadarkan Indonesia tentang undang-undang PDP.

Selain meretas data pemerintah, Bjorka juga kerap kali memberikan sindiran kepada sejumlah pejabat. Diantaranya seperti Luhut Pandjaitan, Erick Thohir, Puan Maharani, Denny Siregar sampai Mahfud MD.

Meskipun akun media sosial Bjorka sempat ditangguhkan, namun ia terlihat seringkali kembali dengan akun-akun baru nya.

Hacker anonimus ini melakukan peretasan data pribadi BIN, setelah itu ia diduga berhasil meretas data pribadi Menkominfo Johnny G Plate. Data pribadi tersebut diantaranya nomor kartu keluarga, nomor handphone, identitas keluarga, nomor induk kependudukan, hingga data vaksin.

Baca Juga: LINK VIDEO Bjorka Asli VIRAL FYP di TikTok, Sempat Sentil Pesan Menohok Buat Jokowi, Netizen: Robin hood

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika ini sangat mengharapkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk segera dilakukan.

Pengesahan RUU PDP ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam ranah digital ditengah ramainya hacker ini di Indonesia. RUU PDP yang saat ini tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui dan disahkan.

“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat satu oleh Komisi I RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II, yaitu Rapat Paripurna DPR,” ujar Johnny Plate dikutip tim Ayosemarang.com dari tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa 13 September 2022.

Dengan adanya kasus hacker Bjorka ini, RUU PDP pada akhirnya menyadarkan Indonesia akan pentingnya perlindungan hukum untuk dunia digital.