Dukung Amandemen UUD, Fraksi PAN: Jangan Melebar Tidak Terkendali

- Kamis, 10 Oktober 2019 | 11:53 WIB
Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay (dpr.go.id)
Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay (dpr.go.id)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Fraksi PAN MPR RI mendukung amandemen UUD 1945, namun jangan melebar kemana-mana dan tidak terkendali.

"Fraksi PAN menilai bahwa pada titik tertentu memang diperlukan amandemen. Tetapi, kami tidak mau amandemen itu justru melebar kemana-mana dan tidak terkendali," kata Sekretaris Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Kamis (10/10/2019). 

Saleh menjelaskan, MPR periode lalu merekomendasikan tujuh poin yang perlu dipertimbangkan MPR periode 2019-2024, yaitu pentingnya pokok-pokok Haluan Negara; Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah; Penataan Sistem Presidensial; Penataan Kekuasaan Kehakiman; Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; Pelaksanaan pemasyarakatan 4 pilar dan Ketetapan MPR.

AYO BACA : PAN Nyatakan Siap Gabung Paket Pimpinan MPR yang Diajukan PDIP

Menurut dia, jika rekomendasi itu akan dilanjutkan, kelihatannya akan memerlukan amandemen UUD NRI 1945 dan isu yang dikembangkan sekarang adalah akan dibukanya amandemen terbatas atas UUD 1945.

"Namun, masing-masing fraksi belum sepakat terkait batasan amandemen terbatas yang diinginkan. Amandemen terbatas itu maksudnya apa? Sejauh apa batasannya? Apa saja yang perlu diamandemen?," ujarnya.

Menurut dia, jika mengikuti semua rekomendasi MPR periode 2014-2019, maka amandemen tersebut berimplikasi sangat luas, dan akan banyak imbasnya pada sistem ketatanegaraan kita yang ada saat ini.

AYO BACA : Semua Partai Setujui Amandemen Terbatas UUD

Karena itu dia menilai masih sangat diperlukan kesamaan persepsi dan pandangan sebelum melangkah lebih jauh.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

Telepon PM Kamboja, Jokowi Bicara Persoalan Myanmar

Sabtu, 22 Januari 2022 | 20:57 WIB
X