LP Ma'arif Jateng Latih Fasilitator Inklusi Tahap II

- Kamis, 9 Januari 2020 | 15:51 WIB
Training of Trainer (ToT) Fasilitator Inklusi LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah -UNICEF berlangsung mulai Kamis (9/1/2020) hingga  Minggu (12/1/2020) di Aula PWNU Jawa Tengah. (dok)
Training of Trainer (ToT) Fasilitator Inklusi LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah -UNICEF berlangsung mulai Kamis (9/1/2020) hingga Minggu (12/1/2020) di Aula PWNU Jawa Tengah. (dok)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM-- LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah  kembali menggelar Training of Trainer (ToT) untuk menyiapkan Fasilitator Inklusi kerja sama dengan UNICEF. ToT tahap II itu berlangsung mulai Kamis (9/1/2020) hingga  Minggu (12/1/2020) di Aula PWNU Jawa Tengah.

Pada sesi materi pertama, hadir Analis Pelaksanaan Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Kemdikbud RI, Dr Baharudin, MPd, yang ditemani tim panitia Miftahul Huda. 

Sebelum mengisi materi, Baharudin yang mewakili dari Dit PPK Kemdikbud juga melakukan monitoring di sekolah-madrasah inklusif di Kabupaten Semarang termasuk di MI Ma'arif Keji yang dilanjutkan FGD Inklusif di ToT Tahap II tersebut.

AYO BACA : Genangan Air di Bawah Jembatan Tol Kaligawe, Sejumlah Kendaraan Mogok

Pihaknya menyampaikan banyak aspek tentang pendidikan inklusi. Mulai dari dasar hukum, Permendikbud, kurikulum, status sekolah dan guru, serta lainnya. Pemerintah melalui Kemdikbud saat ini tidak tebang pilih dalam kepada sekolah dan madrasah inklusi, baik negeri maupun swasta, katanya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Ayosemarang.com.

Pihaknya juga memaparkan data bantuab dari Kemdikbud kepada sekolah maupun madrasah inklusi di Indonesia yang telah mendapat bantuan dari pemerintah, termasuk yang berasal dari Jawa Tengah. Hal itu terlaksana melalui daerah yang mendapatkan pembudayaan inklusif.

Masalah bantuan misalnya sertifikasi, naik pangkat, antara guru, sekolah inklusi sama, dalam arti mendapat perlakuan sama dari pemerintah dan tidak ada dikotomi, kata dia.

AYO BACA : Tak Melaut, Banyak Nelayan Tambaklorok Pinjam Uang ke Rentenir

Untuk menguatkan pendidikan inklusi, Baharudin mengatakan bahwa lembaga pengelola perlu mendapat payung hukum. Untuk mendapat bantuan, maka di daerah perlu ada minimal Perda, Perbub, Perwali, lanjut dia.

Halaman:

Editor: Abdul Arif

Tags

Terkini

Unisma Kembali Raih Rekor MURI di Oshika Maba 2022

Jumat, 16 September 2022 | 14:50 WIB

Wakil Ketua DPR RI Beri Motivasi Mahasiswa Baru Unisma

Jumat, 16 September 2022 | 11:42 WIB

UPGRIS Terima 3.939 Mahasiswa Baru

Selasa, 13 September 2022 | 21:34 WIB

4527 Mahasiswa Baru Unisma Ikuti Oshika Maba 2022

Selasa, 13 September 2022 | 11:48 WIB

RUU Sisdiknas Tahun 2022 Sarat Polemik Panen Kritik

Jumat, 9 September 2022 | 10:24 WIB

Pengurus PGRI Ranting Khusus UPGRIS Dikukuhkan

Rabu, 7 September 2022 | 13:37 WIB

PIP Semarang Kembali Lepas 291 Wisudawan

Selasa, 6 September 2022 | 16:56 WIB
X