SOLO, AYOSEMARANG.COM--Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) akan meningkatkan pelayanan dengan digitalisasi sesuai era disrupsi 4.0. Melalui digitalisasi ini pula, peran BPD seluruh Indonesia diharapkan semakin optimal dalam mendukung program penerimaan daerah.
Ketua Umum Asbanda, Kresno Sediarsi, mengungkapkan salah satu fokus dalam upaya pencegahan korupsi, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu Aksi Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Non Pajak pada Fokus Keuangan Negara.
"Bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah implementasi sistem pajak online pemerintah daerah," ungkap Kresno Sediarsi saat pembukaan seminar nasional BPD se-Indonesia yang digelar di The Sunan Hotel Solo, Jumat (22/2/2019).
Seminar yang mengusung tema “Peran BPD seluruh Indonesia dalam mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah” ini merupakan rangkaian acara Panen Rejeki Bank BPD Periode Ke-2 Tahun 2019.
Lebih lanjut Kresno mengharapkan agar BPD se Indonesia ikut berperan dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Hal ini juga sudah mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengharapkan agar BPD dapat memfasilitasi, khususnya dalam penyediaan alat dan sistem teknologi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini.
"Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN. Selain itu dari program ini dapat mendorong Pemda untuk: menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah yang memungkinkan pembayaran pajak daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," paparnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank JATENG Supriyatno mengemukakan Bank JATENG telah melakukan digitalisasi atau elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah, baik di sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.
Dari sisi penerimaan, pihaknya telah mengimplementasikan layanan cash management system (CMS) di 35 Pemda, e-Tax di 26 Kabupaten/Kota, Host to Host PBB di 13 Kabupaten/Kota, dan e-Retribusi di 12 Kabupaten/Kota.
"Dari sisi pengeluaran, Bank JATENG juga mengimplementasikan aplikasi SP2D Online di seluruh Pemda se-Jawa Tengah," jelas pria yang akrab disapa Nano ini.
Ia menambahkan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2018, seluruh Pemda se-Jawa Tengah telah menunjuk Bank JATENG sebagai penyedia layanan Cash Management System (CMS). Secara khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 910/1430/2017 tentang Transaksi Non Tunai.
"Implementasi transaksi nontunai tersebut telah bermanfaat mengoptimalisasi penerimaan daerah, dan efisiensi penggunaan uang fisik di Jawa Tengah," papar Nano.
Sementara itu, Gubernur JATENG Ganjar Pranowo yang membuka acara tersebut mengungkapkan, sebagaimana tujuan awal pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, perdagangan, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.
"Kami sangat mendukung agar BPD memperkuat terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah," jelasnya.
Dalam seminar tersebut hadir sebagai pembicara Koordinator Wilayah KPK Adiansyah Malik Nasution, Direktur Utama Bank Riau Irvandi Gustari, dan sebagai moderator Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang Prof Andreas Lako.
