MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

- Kamis, 25 November 2021 | 16:48 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan UU Cipta Kerja. (Tangkapan Layar YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan UU Cipta Kerja. (Tangkapan Layar YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usaman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung melalui YouTube resmi MK.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang IU Cipta Kerja Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman kamis 25 November 2021.

Baca Juga: TOK !! Mahkamah Konstitusi Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Secara Formil

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang melakukan perbaikan pembentukan selama dua tahun. 

Apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. 

Baca Juga: Cegah Pindah Klub, Dortmund Pagari Erling Haaland dengan Gaji Tinggi

"Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja--Red), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar.

Baca Juga: Peringati Hari Guru Nasional, PGRI Jawa Tengah akan Upayakan Kesejahteraan Guru

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Halaman:

Editor: Iswara Bagus

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi !! 44 Eks Pegawai KPK Bersedia Jadi ASN Polri

Senin, 6 Desember 2021 | 16:02 WIB

Ini Sosok Darmawan Prasodjo Dirut PLN yang Baru

Senin, 6 Desember 2021 | 15:15 WIB

Pemerintah Tegaskan Aturan PPKM Level 3 Libur Nataru

Senin, 6 Desember 2021 | 10:05 WIB

Erupsi Gunung Semeru Akibatkan 2.970 Rumah Rusak

Senin, 6 Desember 2021 | 08:52 WIB
X