UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Begini Penjelasan Pakar Hukum UNS

- Selasa, 30 November 2021 | 22:53 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan UU Cipta Kerja. (Tangkapan Layar YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan UU Cipta Kerja. (Tangkapan Layar YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

SOLO, AYOSEMARANG.COM – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru saja memutuskan hasil judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam amar putusannya, MK kabulkan sebagian permohonan uji formil.

Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK RI, Anwar Usman, menegaskan UU Ciptaker cacat secara formil sehingga inkonstitusionalitas bersyarat.

“Menyatakan pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar Usman.

Baca Juga: Jangan Gunakan Oli Mesin Diesel untuk Mesin Bensin! Ini Alasannya

Lantas, apa makna sebenarnya dari cacat formil dan inkonstitusional bersyarat yang disebut Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan UU Ciptaker?

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Agus Riewanto menjelaskan, proses pembuatan UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional karena tidak sesuai proses pembentukan yang diatur dalam UU No. 11/ 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah menjadi UU No. 15/ 2019.

“Di mana dalam UU ini tidak mengenal teknik omnibus law sebagaimana dipraktikan dalam pembuatan UU Ciptakerja,” ujar Dr. Agus Riewanto.

Baca Juga: Selebritas Indonesia Ajak Sukseskan DBON Kemenpora

Ia juga menyampaikan, bukti bahwa UU Ciptaker cacat formil dapat dilihat dari dalil yang diajukan para pemohon. Dalam hal ini, Dr. Agus Riewanto menyebut, dalil yang diajukan para pemohon cukup sederhana untuk dibuktikan di persidangan.

Halaman:

Editor: Iswara Bagus

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Bongkar Makam Siswi SD di Grobogan, Ada Apa?

Senin, 17 Januari 2022 | 21:13 WIB
X