AYOSEMARANG.COM -- Bank Jateng menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran aktif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi berbasis FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.
Langkah konkret itu tampak saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke dua kawasan perumahan rakyat di Jawa Tengah, yaitu Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal dan Perumahan Griya Bahtera 4 di Kabupaten Batang, pada 28–29 April 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan. Dari pihak Bank Jateng, hadir Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Eko Tri Prasetyo serta Eksekutif Senior Bisnis Siti Ulfah.
Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, Eko Tri Prasetyo, menegaskan bahwa pendekatan inklusif menjadi landasan strategi pembiayaan KPR FLPP di Bank Jateng.
“Program 3 juta rumah bukan sekadar membangun tempat tinggal, tapi tentang memastikan setiap warga negara—termasuk pekerja informal, tukang becak, petani, pedagang kecil, buruh harian, hingga nelayan—memiliki hak yang setara atas hunian yang layak dan terjangkau. Itulah prinsip yang kami pegang di Bank Jateng,” ujarnya.
Per Maret 2025, Bank Jateng telah merealisasikan penyaluran 66 persen dari kuota nasional KPR FLPP. Menariknya, sebanyak 29 persen dari jumlah tersebut diberikan kepada kalangan non-fixed income—seperti pedagang kecil dan pekerja lepas—yang kerap terpinggirkan dari sistem keuangan formal.
Eko menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari pengembangan sistem analisis kredit yang lebih fleksibel dan humanis untuk menilai kelayakan kredit nasabah pekerja informal. Bank Jateng juga membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang kolaboratif, menggandeng pemerintah daerah, pengembang, hingga kementerian.
“Kami percaya bahwa sinergi adalah kunci. Tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan backlog perumahan nasional. Karena itu, Bank Jateng terus menjalin kemitraan strategis untuk memastikan bahwa pembangunan rumah subsidi benar-benar menyentuh sasaran,” jelasnya.
Selain memberikan akses hunian layak, program ini juga memberikan efek ekonomi ganda bagi masyarakat lokal. Aktivitas konstruksi mendorong tumbuhnya sektor jasa, lapangan kerja, dan permintaan material bangunan dari produsen dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maruarar Sirait menekankan bahwa program rumah rakyat adalah bagian penting dari visi Presiden Prabowo Subianto tentang keadilan sosial.
“Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan rumah rakyat adalah bentuk nyata keadilan sosial. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi atas masalah struktural yang selama ini menghambat kelompok rentan dalam memperoleh hunian,” ungkap Maruarar.
Pernyataan tersebut selaras dengan semangat Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang aktif mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
