AYOSEMARANG.COM -- Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti sejumlah tantangan yang menanti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di perusahaan BUMN.
Salah satu tantangan utama yang disebut Harris adalah restrukturisasi utang yang melilit BUMN Karya. “BUMN kita itu banyak yang hutangnya menggunung. Contohnya adalah BUMN Karya yang harus mendapat perhatian khusus dari Menteri BUMN ke depan,” ujar Harris dalam acara diskusi bertajuk “Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo” yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 11 Oktober 2024. Diskusi ini diadakan atas kerja sama dengan Promedia TV, yang juga menghadirkan Riko Noviantoro, pengamat kebijakan publik dari IDP-LP.
Kementerian BUMN Menuju Super Holding
Di tengah pembahasan, muncul wacana untuk mengubah nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Super Holding BUMN. Menurut Harris, perubahan ini akan menuntut kehadiran pemimpin yang kuat dan kompeten. Selain itu, Harris juga menekankan pentingnya menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas pada posisi strategis, baik sebagai direksi maupun komisaris di berbagai perusahaan milik negara. “Jabatan Dirut atau Komisaris itu boleh diisi siapa saja, asalkan mereka kompeten dan siap bertanggung jawab,” tambah Harris.
Nama-nama Calon Menteri BUMN di Era Prabowo
Dalam diskusi tersebut, Harris enggan berspekulasi tentang siapa yang akan dipilih oleh Prabowo untuk mengisi posisi Menteri BUMN. Meski demikian, beberapa nama mulai muncul di publik, seperti Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi, serta Muliaman Hadad, mantan anggota OJK yang kini menjadi Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia.
Harris meyakini bahwa Prabowo telah memiliki nama yang dipilih untuk menggantikan Erick Thohir, meskipun belum mengumumkannya secara resmi. “Hanya Prabowo yang tahu siapa yang dipilih, namun saya yakin sudah ada nama yang ada di kantongnya,” tuturnya.
Komitmen Pengawasan dari PDI Perjuangan
Sebagai anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Harris menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawasi kinerja Menteri BUMN terpilih. “Apapun keputusan akhir, kami dari Fraksi di Komisi VI akan selalu mengawasi dengan ketat. Ikuti komando kami untuk memastikan BUMN dikelola dengan baik,” tandasnya.
Secara keseluruhan, Kementerian BUMN di bawah Prabowo akan menghadapi banyak tantangan besar, mulai dari utang BUMN Karya hingga perubahan struktural menuju Super Holding. Keterlibatan figur-figur yang berkompeten menjadi harapan agar BUMN dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat.
