JAKARTA, AYOSEMARANG.COM — Mencegah terjadi kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perlu perbaikan undang-undang keuangan.
Erick Thohir menilai dengan perbaikan undang-undang keuangab akan memperkuat sistem pengawasan dan keamanan dalam sektor asuransi dan dana pensiun ke depan.
Hal tersebut dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu 26 Januari 2022.
Baca Juga: Pesan Pertama Anthony Martial Setelah Pisah dari Manchester United ke Sevilla
"Perlu perbaikan undang-undang keuangan karena saya yakin kasus Jiwasraya dan Asabri ini hanya baru dua kasus yang terbuka. Saya yakin banyak kasus-kasus lain yang belum terbuka karena loophole terlalu besar seperti soal asuransi," ujar Erick seperti dikutip dari republika.co.id.
Erick menyebut, perbaikan undang-undang keuangan juga menjadi fokus dan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Erick, presiden sejak awal sangat mendukung penuh penyelesaian kasus Jiwasraya yang terjadi sejak 2006.
Baca Juga: Kode Redeem FF Free Fire Kamis 27 Januari 2022, Cek Sebelum Kedaluwarsa
"Presiden sudah memberikan dorongan reformasi undang-undang keuangan yang sudah dibahas di DPR dengan Kementerian Keuangan," ucap Erick.
Erick memang telah berulangkali menyampaikan komitmennya dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap dana pensiun (dapen) yang ada di BUMN. Erick menyebut persoalan dana pensiun BUMN dapat menjadi bom waktu.
Baca Juga: Agen Terbang ke London, Ousmane Dembele Semakin Dekat ke Chelsea?
"Kami ingin membersihkan dan menyetop perampokan pensiunan. Ini tidak setop di sini. Kemarin Asabri berjalan, kami akan bereskan dana pensiun BUMN juga yang kemarin beberapa kali dirampok," kata Erick pada Juli lalu.
Erick menyebut persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Erick mengaku ingin menghentikan perampokan dana pensiun.
