SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Kepala Badan Pusat Statistik Jateng Adhi Wiriana membeberkan data bahwa Jawa Tengah bukan Provinsi termiskin.
Dirinya menyatakan bahwa pemberitaan Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin adalah narasi yang menyesatkan.
Adhi mengatakan, bahwa benar PDRB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk jateng tahun 2021 adalah 38,67 juta per tahun.
Namun demikian, jika dirata-rata, jumlah tersebut melebihi dari upah minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provins Jawa Tengah.
Baca Juga: Kenalkan Budaya Indonesia, MIN 1 Kendal Luncurkan Nusantara School
“Angka sekitar 38 juta/tahun dari pendapatan perkapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang dan Jabar yang mengakibatkan PDRB Perkapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja,” sebut dia.
Secara data, Adhi memaparkan, Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa.
Meskipun angka kemiskinan mencapai 11,25 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang 9,71 persen.
Baca Juga: Gebyar Sadar Pajak Dongkrak PAD Hingga 69,69 Persen
“Masih ada yang dikatakan lebih miskin dari Jawa Tengah yakni Yogyakarta dengan 11,9 persen. Kemudian dilihat dari jumlah penduduk miskin, sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi dengan 4 jutaan penduduk miskin. Sementara Jateng 3,9 juta,” bebernya.
Ia menyebut, indeks gini rasio (tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran) di Jawa Tengah cukup rendah, yakni 0,368. Sedangkan, gini rasio provinsi lain seperti DKI, Jabar dan DIY berada di atas Jateng dengan 0,4. Padahal, jika angka tersebut semakin mendekati 1, menandakan adanya ketimpangan yang besar.
Adhi berharap, masyarakat lebih meningkatkan literasi statistik. Hal itu didukung dengan Indeks Pembangunan Manusia, di Jawa tengah yang mencapai 0,3 persen, di atas Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah akan Sesuaikan Harga BBM?
“Memang Yogyakarta IPM nya di atas kita dengan 0,4. Namun, kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi data ini. Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax, menjelang politik 2024, mungkin saja. Karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain,” imbuhnya.
Ia mengajak masyarakat, tidak segan-segan membuka kanal informasi resmi dari BPS. Baik itu melalui kanal jateng.bps.go.id maupun kanal bps.go.id. Selain itu, BPS Jateng juga memiliki kanal aplikasi One Touch Statistics BPS Jateng, yang bisa diakses melalui telepon pintar.
Artikel Terkait
Desak Stabilkan Harga Telur, Peternak Jawa Tengah Ancam akan Datangi Istana Presiden
Satgas Pangan Polri Temukan Pemalsuan Minyak Goreng di Jawa Tengah
Potensi Cuaca Ekstrem Wilayah Jawa Tengah Periode 7-9 Maret 2022, Berikut Sebaran Wilayahnya
Kecelakaan di Kairo, 4 Warga Jawa Tengah Menjadi Korban
Ini Data Korban Jiwa Warga Jawa Tengah yang Kecelakaan di Kairo
BMKG: Peringatan Dini Potensi Banjir Pesisir atau Rob di Pantai Utara Jawa Tengah Periode 13 Maret 2022
Bupati Batang Wihaji Optimistis Raih Enam Kali WTP BPK RI Perwakilan Jawa Tengah
Potensi Cuaca Ekstrem Jawa Tengah Periode 18-19 Maret 2022, BerikutĀ Prediksi Sebarannya
Jelang Ramadan, Stok Pangan di Jawa Tengah Aman
BPS: Pemberitaan Jateng Provinsi Termiskin Narasi Menyesatkan