SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia. Sosialisasipun terus dilakukan dengan berbagai cara secara masif melalui berbagai media dan konten sosial media.
QR Code Pertalite merupakan bagian dari program subsidi tepat adalah program untuk mencatat kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Saah satu yang menarik saat sosialisasi di Semarang adalah dengan menggunakan influencer asli Semarang bernama Udin Larahan. Udin Larahan yang bernama asli Fahrudin Suharso ini membuat konten lucu dan menarik ketika memberikan arahan kepada salah satu sopir saat akan mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Semarang.
Konten Udin Larahan ini banyak menuai komen dari netizen yang akhirnya bisa memahami kebijakan pembelian BBM Pertalite menggunakan QR Code. Dalam konten yang diupload melalui instagram tersebut, Udin menjelaskan tata cara mendaftar QR Code Pertalite dengan bahasa Semarangan.
Penjelasan seperti ini lebih mudah diterima masyarakat karena diselingi konten komedi. Udin Larahan sendiri mulai viral saat melayani pelanggan di warungnya yang bernama Angkringan West di Semarang Barat dengan cara ''ngegas'' atau mirip resto Karen's Dinner.
Sebuah kebijakan baru, apalagi menyangkut hidup orang banyak memang butuh kreativitas agar pesan tersampaikan dengan tepat. Langkah Pertamina menggunakan influencer lokal Semarang ini cukup cerdas dimana cara penyampaiannya juga dengan cara ''kearifan lokal'' yakni bahasa dan logat Semarangan dan ''artis'' lokal.
Sosialisasi juga dilakukan dengan sasaran para mahasiswa di Kota Semarang. Sosialisasi dilakukan oleh Serikat Pekerja Persada IV. Menurut Ketua Serikat Persada IV Solikin, dalam sosialisasi ini secara khusus mengenalkan kepada mahasiswa terkait energi di Indonesia dan program Pertamina dalam mengupayakan subsidi tepat sasaran.
“Sosialisasi terkait QR Code Pertalite kepada BEM dan DEM di wilayah kota Semarang. Sepakat dengan apa yang dilakukan perusahaan bahwa salah satu untuk mengendalikan BBM PSO adalah dengan melakukan subsidi tepat, dan Alhamdulillah respon dari teman teman mahasiswa dapat menerima apa yang kita lakukan melalui program subsidi tepat,” ucap Solikin.
Dalam kesempatan yang sama, Sales Branch Manager Rayon I Semarang, Aditya Agung Andrawina menambahkan bahwa diskusi ini sangat bermanfaat dan berharap teman-teman mahasiswa bisa turut mengedukasi masyarakat tentang subsidi tepat.
“Kegiatan kali ini kami berdiskusi dengan teman-teman BEM dan DEM Semarang Raya, sekaligus kami mengedukasi teman-teman mahasiswa supaya bisa membantu mendorong tentang pentingnya program QR Code Pertalite yang berjalan nanti di regional jawa bagian tengah. Harapannya mereka dapat mendukung dan mengedukasi masyarakat juga supaya dapat mendaftarkan kendaraannya di subsiditepat.mypertemina.id,” terang Adit.
Presiden DEM Semarang, Dede Indraswara mengatakan dengan adanya diskusi ini program QR Code Pertalite, mahasiswa menjadi tercerahkan dan bersedia mendorong subsidi tepat BBM ini agar diketahui oleh seluruh kalangan.
“Kami selaku mahasiswa mendukung kebijakan berkaitan dengan subsidi tepat BBM, yang berfokus pada rakyat miskin atau kurang mampu, yang kedua kami selaku pemuda siap untuk diajak kolaborasi terutama untuk mewujudkan kedaulatan energi,” ucap Dede.
Sejalan dengan Dede, Ketua BEM Undip, Farid Darmawan mengatakan bahwa subsidi sangat penting khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu.
“Diskusinya tadi menarik ya, terkait subsidi BBM dan antusiasnya cukup bagus dari kawan kawan BEM dan DEM Semarang Raya. Saya setuju dengan subsidi itu wajib ada, karena ketika tidak ada subsidi itu yang riskan adalah masyarakat miskin. Kemudian subsidi ini harus dibuat tepat, karena ketika tidak tepat, itu akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.''
Farid juga berpesan bahwa Pertamina selaku operator penyalur bahan bakar harus berpihak kepada rakyat.
