JAYAPURA, AYOSEMARANG.COM – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link”.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis, 24 April 2025, sebagai bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025.
Seminar ini dihadiri oleh jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI). Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, menegaskan pentingnya digitalisasi transaksi di era modern. Ia menyebut elektronifikasi keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat.
“BPD kini tidak sekadar menjadi penyedia layanan keuangan, tetapi juga mitra aktif pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital. Kolaborasi yang solid antara semua pihak diyakini mampu mempercepat transformasi digital sektor publik secara menyeluruh dan berkelanjutan,” jelas Yuliana.
Senada dengan itu, Plt. Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman, menyampaikan komitmen BPD seluruh Indonesia dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu wujud nyatanya adalah kerja sama Asbanda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam peluncuran SP2D online melalui aplikasi SIPD-RI dan program Siskeudes-Link.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, menekankan pentingnya peran aktif BPD dalam memperkuat layanan SIPD-RI dan Siskeudes-Link. Menurutnya, SIPD-RI mampu mempercepat pengambilan keputusan, mempermudah monitoring dan evaluasi, serta mengonsolidasikan data keuangan secara daring.
“Peran serta BPD sangat penting untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah,” ujar Agus.
Dalam sesi seminar, Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Yudia Ramli, menambahkan bahwa BPD berperan sebagai agen pembangunan yang harus siap menghadapi tantangan zaman. Ini termasuk memperluas akses keuangan, mendukung pembiayaan ekonomi daerah, dan mempercepat digitalisasi.
“Selain melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link, kami juga dorong kerja sama lewat TPAKD dan TP2DD untuk memperluas akses keuangan dan digitalisasi daerah,” jelasnya.
Transformasi digital BPD saat ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan digital semakin memudahkan nasabah dan memperkuat peran BPD dalam ekosistem keuangan.
Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan OJK, Yudi Permana, menegaskan bahwa digitalisasi adalah keharusan agar BPD tetap kompetitif. Namun, transformasi ini harus dibarengi dengan tata kelola, pengawasan, dan keamanan siber yang mumpuni.
“OJK telah mengatur panduan melalui POJK No. 12/POJK.03/2021 dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 untuk memastikan ketahanan dan keamanan digital perbankan. Semua itu dirangkum dalam Roadmap Penguatan BPD 2024–2027,” ungkap Yudi.
Sementara itu, Eko B. Supriyanto, pengamat perbankan dan Chairman Infobank Media Group, menyoroti tantangan yang dihadapi BPD, terutama dalam menyeimbangkan kebijakan pemerintah daerah dan regulasi OJK. Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan keamanan siber di tengah percepatan digitalisasi.
“BPD perlu memperkuat tiga aspek utama untuk memitigasi risiko digital: kebijakan dan prosedur, kualitas SDM, serta kesiapan teknologi,” tutup Eko.***
.jpg)
.jpg)
