Selain itu, bersumber pula dari APBD kabupaten/kota sebanyak 6.776 unit. Juga keikutsertaan pihak swasta melalui CSR dari Rokok Nojorono, Astra, Bank Jateng, Djarum, Yayasan Buddha Tzuchi, dan Baznas Jateng sebanyak 2.070 unit.
“Provinsi Jateng sudah mempunyai program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Ini kita ambil dari fiskal yang kita sisihkan. Pada 2025 RTLH akan kita bangun 17 ribu rumah, harapannya 5 tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di tempat kita,” paparnya.
Baca Juga: Scoopy Merah dan Jalan Sunyi Seorang Pejuang Keluarga di Semarang
Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah mengatakan, program ini bertujuan mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah bagi warga. Oleh karena itu, penandatanganan kesepakatan ini dirasa penting untuk memastikan kevalidan data.
"Pendataan jadi hal penting karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan, kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa dan siapa yang harus menerima sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran," ungkapnya.
Aziz menyebutkan, kini, Kementerian PKP tengah berjuang untuk menambah kuota rumah subsidi. Total ada sekitar 350 ribu unit. "Ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan gotong royong untuk mengurangi angka backlog dan ending-nya kita mengentaskan masyarakat dari kemiskinan," pungkas Aziz.***
