AYOSEMARANG.COM -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi paling progresif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Menurutnya, komitmen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam mengawal program tersebut patut diapresiasi.
"Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini luar biasa. Beliau yang langsung menelepon saya, minta agar kita segera rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah, supaya program MBG ini aman, higienis, dan berkelanjutan," ujarnya, dikutip Ayosemarang.com, Selasa 7 Oktober 2025.
Baca Juga: Gubernur Jateng Tegaskan SPPG Harus Siap Diperiksa Demi Keamanan MBG
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri Semarang.
Dadan menilai inisiatif Gubernur Jawa Tengah yang mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan langkah nyata sinergi kebijakan yang efektif.
Ia menyebut capaian pelaksanaan MBG di Jateng juga menjadi yang tertinggi secara nasional. Dari total lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, Jawa Tengah telah mengoperasikan 1.596 SPPG, atau sekitar 50 persen dari target nasional.
Selain unggul dalam jumlah, pelaksanaan MBG di Jateng dinilai menonjol dalam hal manajemen dan pengawasan pangan.
“Efeknya luar biasa, industri pangan lokal ikut tumbuh dari pemasok sayur, beras, sampai produsen susu dan food tray,” sambungnya.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Pangan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat
Menurut Dadan, keberhasilan Jawa Tengah menunjukkan bagaimana program gizi nasional dapat berjalan efektif dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah.
"Kita lakukan langkah koordinasi mulai dari Jawa Tengah. Ini inisiatornya luar biasa dari Gubernur Jawa Tengah, dan akan kita lanjutkan ke provinsi lain," lanjutnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan pengawasan pangan lebih ketat dan pelaksanaan MBG berjalan konsisten di seluruh kabupaten/kota.
"Harapan saya, kejadian-kejadian kemarin tidak terulang lagi. Program ini harus aman, higienis, dan berkelanjutan. Semua kepala daerah punya tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak kita mendapat makanan sehat setiap hari," tuturnya.