"Manajemen biaya pendidikan, terutama pajak atas tanah dan izin-izin, seringkali menjadi keluhan para penyelenggara pendidikan. Pemerintah meminta agar biaya pendidikan murah, namun investasi yang diperlukan besar. Akibatnya, hanya mereka dengan modal besar yang dapat bertahan," papar Dede.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, telah menegaskan bahwa pajak pendidikan seharusnya ditetapkan serendah mungkin.
Dia juga menyatakan dukungannya terhadap pembebasan pajak pendidikan, tetapi menekankan perlunya kajian mendalam sebelum keputusan tersebut diambil.
"Tentang pajak, saya sangat mendukung. Saya akan menugaskan pakar untuk menghitungnya. Namun, pajak untuk pendidikan seharusnya serendah-rendahnya," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang disiarkan di akun YouTube TvMU.
Menurut Prabowo, penentuan pajak pendidikan yang tinggi tidaklah masuk akal.
Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa jika memungkinkan, pajak pendidikan sebaiknya dihapuskan.
"Kalau bisa, kita hapus untuk pendidikan. Kalau memungkinkan ya, tapi harus rendah. Mengapa? Di negara-negara maju, terutama untuk sekolah, tidak ada bea masuk untuk buku dari luar negeri, tidak ada pajak," ungkap Prabowo Subianto.
Dengan sikap positif dari Dede Yusuf dan Prabowo Subianto terkait rencana pengurangan bahkan pembebasan pajak pendidikan, isu ini semakin menarik perhatian masyarakat.
Dukungan dari kedua tokoh ini diharapkan dapat mendorong langkah-langkah nyata untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
