KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan Badan Pusaat Statistik (BPS) Kendal sudah selesai dilakukan. Saat ini data sedang dilakukan pencermatan anomali agar hasilnya bisa sesuai dengan keadaan masing-masing desa.
Podes merupakan pendataan lengkap satu-satunya setingkat desa yang dilakukan BPS. Fakta tersebut membawa kebanggaan sekaligus tantangan. Kebanggaan itu antara lain karena hasil Podes akan senantiasa dinanti dan menjadi rujukan banyak pihak.
Podes survei BPS yang berbasis small area statistik, ada tiga kegiatan pendataan level Desa, kecamatan dan Kabupaten.
Survei ini sangat penting untuk profil desa karena bertujuan untuk menggali berbagai informasi potensi desa, mulai dari geografis, pemerintahan, ekonomi, pendidikan ,dan sebagainya.
Semua potensi yang ada di level desa dicatat oleh BPS sehingga potensi tersebut bisa menghasilkan indikator indikator strategis terkait kewilayahan desa.
Baca Juga: Retorika Komunikasi Verbal Memaksimalkan Mutu Pembelajaran di Kelas
“Hal ini agar bisa dipergunakan oleh pemerintah pusat untuk berbagai program kegiatan, sifatnya yang berbasis kewilayahan,” terang Kepala BPS Kendal, Ade Sandi Parwoto, Jumat 21 Juni 2024.
Dikatakan untuk pendataan di Kabupaten Kendal sebanyak 286 desa dan kelurahan sudah selesai, bahkan tingkat Kabupaten Kendal pun sudah rampung. “Respondennya adalah perangkat desa dan nantinya harus dapat persetujuan kepala desa, camat, kalau tingkat kabupaten dari Sekda," imbuh Ade.
Dijelasksan saat ini sudah dilakukan penyusunan yang namanya untuk profil desa. Arahnya bagaimana menampilkan statistik desa, atau kelurahan dalam bentuk yang lebih bisa dipahami oleh public untuk bisa diakses lebih mudah, murah, dan cepat.
Podes ini dilaksanakan setiap mau ada sensus, contohnya sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi dan lainnya.
Diterangkan juga saat ini lagi tahap pengumpulan data, selanjutnya ada cek tahap pemeriksaan, setelah pemeriksaan pengolahannya menggunakan android. Sehinga data langsung diolah berbeda saat menggunakan kuesioner, wawancara, baru diolah menggunakan computer.
"Saat ini sekarang klarifikasi terkait angka yang tidak wajar karena saat pendataan ada resiko konsep, momen error, dilakukan perbaikan kalau sudah oke baru di rilis, baru data itu bisa digunakan oleh Kementerian untuk berbagai kegiatan-kegiatan," terangnya.
