AYOSEMARANG.COM -- DPP Pemuda Tani HKTI soroti program makan bergizi gratis yang saat ini berlangsung.
Program ini dinilai lemah dari sisi petunjuk teknis atau Juknis, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan operasional program dari Badan Gizi Nasional.
Selain itu, mereka berpandangan bahwa program ini juga rawan ditunggangi pemburu rente yang bisa berpotensi merugikan petani lokal.
Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI Didik Setiawan mengatakan, pihaknya menyoroti persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, masih banyak celah yang bisa merugikan petani karena lemahnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Juknis yang jelas.
“Misalnya, dalam juknisnya ada redaksi wajib buah serta sayur dari hasil petani lokal. Dengan ini, maka secara otomatis hasil dari pertanian lokal bisa terserap," jelasnya kepada ayosemarang.com, Selasa 21 Januari 2025.
Selain bisa menyerap hasil petani lokal, sambung Didik, hal tersebut juga bisa membentengi celah masuknya buah maupun sayuran impor yang mendominasi dari bahan makanan di program itu.
Bahkan, pihaknya mengklaim tahu culasnya para pemilik modal besar, pengusaha nakal serta biro perencanaan yang kongkalikong dengan mafia. Apalagi mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab sosial dan hanya memburu rente.
“Selebihnya dalam hal yang kecil saja. Kenapa program ini tidak pro pengusaha lokal ketika ada pengadaan food tray stainless steel, terlihat ribuan kontainer masuk dari China ke Indonesia berisi produk tersebut. Pengusaha lokal tidak siap dengan bajet anggaran yang diberikan serta kemampuan produksi. Hal ini sangat merugikan, belum produk lainya,” tegasnya.
Dalam program ini, kata Didik, melibatkan banyak peran usaha lokal dan membutuhkan 37 komoditas pangan lebih.
Melihat dampak dari program ini, Indonesia pun berencana mengimpor 1,2 juta sapi perah laktasi pada tahun 2025-2027. Sementara sapi-sapi tersebut rencananya adalah impor dari empat negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, serta Brasil.
Sebagaimana targetannya, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional dalam rangka implementasi Program Minum Susu Gratis (PMSG) bagi 24 juta siswa sekolah dasar.
“Pertanyaanya, kenapa harus impor sapi perah laktasi, dan jenis genetik apa sapi tersebut? seharusnya ajak dialog organisasi-organisasi petani, apa yang terbaik, bukan langsung kebijakan dengan kualitas yang tidak transparan,” tegasnya.
Jika ada dialog dengan organisasi petani, maka akan ada solusi konkrit jika memang punya tujuan baik ke depan.
Misalkan, Didik mencontohkan, impor satu juta pejantan dengan kualitas genetik yang baik sapi dan kambing penghasil susu terbaik di dunia. Kemudian membagikannya ke seluruh desa di indonesia masing masing desa 15 ekor pejantan.
