Lalu, pejantan itu untuk mengawini sapi-sapi betina yang ada di desa. Sehingga, dengan begitu genetik sapi lokal kualitasnya akan menjadi baik.
Apalagi dengan sistem peternakan yang terintegrasi dalam satu hamparan di lahan aset desa yang tidak optimal dan pengelolaannya oleh unit usaha Bumdes.
“Nah, ini contoh pilihan kebijakan yang jelas arah perbaikannya,” ucap Didik.
Pengawasan Potensi Penyalahgunaan
Menurutnya, pengawasan ini penting mengingat pada tujuan dari peran ini, yakni agar supaya program yang menggunakan dana besar ini tidak hanya menciptakan peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab.
Apalagi untuk memanfaatkan dana tersebut karena yang terlibat banyak pihak. Sehingga meningkatkan risiko kolusi akibat Kurangnya transparansi dan pengawasan.
“Program ini sangat kental ketergantungan pada supplier tertentu jika kita lihat dari buku panduan. Tentu saja ini dapat menciptakan monopoli dan penyalahgunaan, sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme penggunaan kekuasaan untuk memberikan kontrak kepada kerabat atau teman pasti terjadi,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya mengingatkan jangan sampai ada penyalahgunaan barang, pemalsuan dokumen akibat lemahnya juknis. Sehingga tujuan perbaikan gizi justru merugikan petani dan pengusaha lokal.
Pihaknya menegaskan mendukung program baik ini. Kendati begitu, harus matang dalam petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman umum bagi para pelaksana.
“Kita imbau semua OKP dan aktivis harus mengawal bersama program ini sampai level Juklak dan Juknis serta pedoman umum pelaksanaannya, agar petani dan pengusaha lokal tidak merugi,” sambungnya.
