SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali membuktikan dirinya sebagai motor pemikir pembangunan nasional. Kali ini, FEB UNDIP dipercaya menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komite IV DPD RI, membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2026.
Digelar di Ruang Sidang Dekanat FEB UNDIP, acara ini menjadi panggung strategis tempat bertemunya para tokoh nasional, akademisi, dan perwakilan pemerintah Jawa Tengah untuk menyusun arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo menegaskan komitmen UNDIP dalam membangun bangsa melalui pendekatan kolaboratif. “Kami percaya, pembangunan dan pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud lewat kerja sama pentahelix—antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” ujarnya.
Tak sekadar retorika, UNDIP memaparkan aksi konkret: 2.500 mahasiswa penerima KIP-K, 120 mahasiswa Jepara yang dibiayai penuh termasuk asrama dan makan 3 kali sehari, hingga proyek air bersih berbasis desalinasi untuk wilayah pesisir. UNDIP juga membawa teknologi pengawet hasil pertanian d’ozone yang membantu petani mempertahankan hasil panen.
“Kami ingin kampus hadir sebagai solusi nyata. Bukan hanya bicara, tapi bekerja,” tegas Prof. Suharnomo.
Asisten Ekonomi Pemprov Jateng, Sujarwanto menyebut Jateng sebagai kawasan strategis nasional, dan FGD ini menjadi momen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, menyampaikan bahwa UNDIP dipilih bukan tanpa alasan. “Reputasi FEB UNDIP sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik nasional menjadikan hasil FGD ini sebagai masukan berkualitas dalam menyusun arah kebijakan fiskal negara,” ungkapnya.
Diskusi yang juga berlangsung serentak di Universitas Andalas ini membedah indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, hingga subsidi dan belanja negara. Hasilnya akan menjadi rekomendasi resmi DPD RI untuk pemerintah dalam menyusun APBN 2026.
FGD ini semakin mempertegas posisi FEB UNDIP sebagai thought leader di bidang ekonomi dan pembangunan. Kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga laboratorium solusi untuk masa depan Indonesia.***
