KENDAL,AYOSEMARANG.COM — Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (YMP-LH) Kendal menyoroti banyaknya kerusakan lingkungan. Dihadap Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi lembaga ini membahas berbagai persoalan mulai dari penambangan, abrasi pesisir, kerusakan hutan, hingga meningkatnya risiko banjir akibat alih fungsi lahan.
Ketua YMP-LH Kendal, Zaenal Nursikin, memaparkan sejumlah titik rawan kerusakan lingkungan yang menurutnya membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan aktivitas penambangan yang berdampak langsung pada infrastruktur dan keselamatan ekologis.
Zaenal menyoroti ketimpangan distribusi retribusi penambangan yang dinilai belum berpihak pada perbaikan sarana jalan yang rusak akibat aktivitas angkutan tambang.
Selain itu, ia menegaskan perlunya percepatan rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove dengan Bandengan sebagai prioritas penanganan abrasi.
Pada wilayah dataran tinggi, Zaenal mengingatkan adanya ancaman banjir jangka panjang akibat deforestasi, di mana kawasan hutan mulai bergeser menjadi area perkebunan jagung. Kondisi ini, menurutnya, merupakan sinyal bahaya.
“Kerusakan lingkungan ini bukan sekadar gejala, tapi alarm. Pemerintah harus bergerak cepat agar Kendal tidak jatuh pada krisis ekologis,” ujarnya.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi menegaskan bahwa pemerintah daerah menjadikan persoalan lingkungan sebagai agenda mendesak. Ia menyebutkan bahwa fenomena bencana di berbagai daerah menjadi peringatan penting bagi Kendal.
Baca Juga: Antisipasi Korupsi, Sekda Jateng Tergetkan 52 Ribu ASN Manfaatkan E-Learning Integritas KPK
“Di banyak daerah, bencana semakin sering terjadi. Kita harus mulai berdiri tegak menjaga lingkungan,” kata Benny.
Menurutnya, pemerintah daerah akan segera menempuh dua langkah utama. Yakn evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kabupaten, provinsi, hingga pusat yang memiliki potensi merusak lingkungan.
Penguatan edukasi dan penyadaran masyarakat terkait penghijauan, pengelolaan sampah, serta pentingnya menjaga ketahanan ekosistem.
Benny juga menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang kolaborasi lebih terarah dengan NGO dan komunitas lingkungan. Ia menilai peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawal kebijakan sekaligus meningkatkan literasi lingkungan di tingkat akar rumput.