Selain itu, tambah Yessy, semua pihak terkait perlu duduk bersama untuk memperjelas tanggung jawab setiap kementerian/lembaga dalam upaya pengurangan sampah pangan.
Diakui dia, penangangan lingkungan hidup di sejumlah daerah belum menjadi prioritas. Selain itu, tegas Yessy, diperlukan sinkronisasi data antarkementerian/lembaga terkait, agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
Pegiat AEPI, Khudori berpendapat, hal penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah pangan adalah penguatan regulasi yang ada saat ini. Karena, tegas Khudori, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur food loss dan food waste di tanah air.
Khudori menyarankan penerapan ekonomi sirkular sebagai salah satu cara untuk mengurangi produksi sampah pangan, dengan konsep pemanfaatan sumber daya selama mungkin dan memproduksi dengan lebih sedikit sampah.
Harus didorong sebuah gerakan melalui sejumlah upaya advokasi dan pelatihan yang masif untuk merealisasikan ekonomi sirkular tersebut.
Baca Juga: Makanan Khas Kota Semarang, Rekomendasi 5 Kuliner Berbahan Ayam yang Tak Pernah Membosankan
Pada kesempatan itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat dalam upaya mengurangi sampah pangan, para pemangku kebijakan harus menggarisbawahi pendapat Prof. Dwi Andreas yang mengungkapkan bahwa sampah pangan di Indonesia didominasi sampah dari proses produksi, penanganan dan distribusi sektor pertanian dengan besaran 69%.
Sedangkan sampah pangan dari proses konsumsi, ujar Saur, sejatinya hanya terjadi di perkotaan. Karena masyarakat di perdesaan tambah dia, sudah menerapkan ekonomi sirkular, seperti mengolah nasi sisa menjadi panganan rangginang misalnya, secara turun temurun.
Sehingga, tegas Saur, falsafah berhentilah makan sebelum kenyang, sudah seharusnya menjadi pandangan hidup, dalam upaya pengurangan sampah pangan. ***