Selain itu, Fernando memandang Demokrat pantas bertanggungjawab atas polemik yang ditimbulkan dari PT 20 persen. Terlebih, muncul argumentasi bahwa ketentuan itu malah menghambat munculnya opsi capres alternatif.
"Bagi semua pihak yang saat ini sedang berkomentar mengenai buruknya dampak yang dihasilkan dari presidential threshold, sebaiknya meminta pertanggungjawaban dari SBY dan Partai Demokrat yang pada saat itu menginisiasi presidential threshold menjadi 20 persen," ucap Fernando.
Baca Juga: HASIL LIGA ITALIA: Tampil Agresif, AS Roma Hajar Atalanta 4-1
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan aturan PT dalam UU Pemilu.
Diketahui, dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi mengajukan judicial review PT dalam UU Pemilu ke MK pada Jumat 10 Desember 2021. Keduanya yang didampingi pengacara Refly Harun ingin ambang batas jadi nol persen. ***
