Gerakan Kebangsaan Watugong: Pemkab Sintang Langgar Hak Kemerdekaan Beragama

- Senin, 31 Januari 2022 | 16:05 WIB
Jumpa pers Gerakan Kebangsaan Watugong, Senin 31 Januari 2022.  (istimewa/gerbang watugong)
Jumpa pers Gerakan Kebangsaan Watugong, Senin 31 Januari 2022. (istimewa/gerbang watugong)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Gerakan Kebangsaan Watugong (Gerbang Watugong) menilai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang membongkar paksa Masjid Jamaah Ahmadiyah, telah melanggar hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan bagi rakyat. Selain itu juga menciderai Konstitusi, terutama amanat dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerbang Watugong merupakan bagian dari jaringan masyarakat sipil sekaligus wadah bagi jaringan lintas iman yang fokus pada isu keberagaman, toleransi, kebhinekaan dan persatuan umat Beragama

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan pembongkaran paksa kubah bangunan Masjid Miftahul Huda yang dikelola Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sintang berdasarkan kebijakan intoleran dari Bupati Sintang yang menerbitkan Surat Peringatan (SP3) untuk melakukan pembongkaran bangunan Masjid, serta Surat Tugas Bupati Sintang Nomor 331.1/0341/Satpol.PP-C.

Baca Juga: Selain 7 Pemain Timnas Indonesia, 4 Penggawa Timor Leste Juga Positif Covid-19

Pada tanggal 29 April 2021 lalu, Pemkab Sintang bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sintang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memantik tindakan intoleransi, ujaran kebencian dan ajakan kekerasan dari masyarakat Kabupaten Sintang. Hal itu akhirnya berujung pada serangan massa melalui pengrusakan, tindakan vandalisme dan pembakaran bangunan sekitar Masjid Jemaah Ahmadiyah Sintang.

Juru bicara Gerbang Watugong, Setyawan Budy menegaskan, peristiwa di Sintang merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia milik Jemaah Ahmadiyah Sintang. Hal itu telah menciptakan ketakutan bagi warga negara lain untuk menyatakan ekspresi maupun kehendak bebasnya.

"Apabila peristiwa yang terjadi terhadap Jemaah Ahmadiyah Sintang tidak ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, maka memungkinkan adanya keberulangan peristiwa serupa di wilayah lain,'' kata Setyawan Budy, saat jumpa pers virtual, Senin 31 Januari 2022.

Menurutnya pristiwa ini sekali lagi juga menunjukan kepada kita bahwa negara seakan tidak memiliki komitmen untuk menciptakan ruang aman bagi rakyatnya dalam memeluk agama dan kepercayaan sesuai yang diyakini.

Baca Juga: Bingung Mau Ngapain saat Momen Libur Imlek 2022, 5 Film Ini Cocok Ditonton Bersama Keluarga di Rumah

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X