Kondisi ini berbeda dengan minyak goreng curah.
Ganjar mengatakan, hampir di tiap kabupaten kota kosong.
“Kami sedang upayakan ini untuk mencari terobosan-terobosan dan insyaallah nanti melalui BUMN kita akan dapat di tanggal 3-4 april akan datang di (Pelabuhan) Tanjung Emas kurang lebih 3 ribu ton minyak curah. Tapi ini kan lama,” kata Ganjar.
Baca Juga: Peran Strategis PIP, Jembatani Isu Lintas Kementerian dan Lembaga ke masyarakat
Sementara untuk menuju ke sana, masyarakat mau tidak mau harus membeli minyak goreng kemasan yang harganya masih tinggi.
“Jangka pendeknya akhirnya mereka harus beli yang 23ribu. Itu jangka pendeknya, itulah keluhan yang muncul kepada kami,” katanya.
Di sisi lain, Ganjar mencermati sejumlah aturan yang dinilai akan memperlambat distribusi minyak curah.
Sebab dalam aturan tersebut, pelaku usaha diwajibkan mendaftar dan mengikuti sejumlah syarat untuk mendapat minyak goreng curah.
Baca Juga: HEBOH 2 Sopir Truk di Batang Cekcok hingga Nyaris Baku Hantam
“Ini jadi panjang. Maka ini saya teruskan ke Menperin agar dipangkas lebih cepat. Memang harus dikontrol, tapi bagaimana lebih cepat,” ucapnya.
Ganjar juga kembali menegaskan, agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen diawasi dan dikendalikan.
Perusahaan, kata Ganjar, mesti diajak untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan DMO tersebut.
“Kalau itu bisa dilakukan kita tidak akan kucing-kucingan dan kita bisa tanggung jawab bersama dan kita bisa duduk dengan perusahaan atau industri migor ini,” tandasnya.
