Sehingga, katanya, dapat dikatakan Pemerintah Malaysia sangat peduli dan paham bahwa angkutan logistik dan publik bisa membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Multiplayer Effect Economy dan kesejahteraan masyarakat secara asional. Sebaliknya di Indonesia, Pemerintah seperti kurang peduli dan tidak paham akan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh BBM subsidi untuk transportasi logistik dan publik massal.
"Pertamina pun juga tidak profesional dalam menjalankan tata kelola dan distribusi minyak di Indonesia. Oleh karena itu, dugaan monopoli dan kartel tata kelola BBM di Indonesia harus ditiadakan. Sehingga Pemerintah dapat menunjuk perusahaan perusahaan migas swasta profesional untuk berpartisipasi dalam tata kelola dan distribusi bahan bakar di Indonesia tanpa kartelisasi yang merugikan masyarakat Indonesia, seperti yang di lakukan oleh Pemerintah Malaysia," jelasnya.***
