Baca Juga: 5 Mobil MPV Premium Alternatif bagi yang Bosan dengan Toyota Alphard
"Baku Mutu Produk itu sebetulnya digunakan sebagai acuan yang hingga kini penanganan di BPKN pun tidak jelas," ucapnya.
Lantas untuk perkara kasasi yang diajukan PN Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2024 telah menghabiskan waktu 176 hari saat Mahkamah Agung menerbitkan register 80 K/Pdt/2025 pada tanggal 2-Januari-2025.
Oleh karena itu Ernald telah mendaftarkan lima aduan kepada pihak Ombudsman RI dengan dugaan Penundaan Berlarut, Penyimpangan Prosedur dan Penyalahgunaan Wewenang terhadap PN Jakarta Selatan, PT DKI Jakarta, Bawas MA, Mahkamah Agung dan BPKN RI.
"Bagaimana mungkin lembaga negara memberikan kepastian hukum atas kondisi sebuah produk jika Kekayaan Intelektual Pemilik Merk selalu dikhianati bersama Pemegang Merk?" ujar Ernald.
Menurutnya preseden yang berkembang selama 2024 terhadap Toyota juga tidak dapat diabaikan karena menggemparkan dunia. Hal itu diawali rangkaian peristiwa penggerebekan bahkan penutupan sarana produksi di Jepang dan di Indonesia.
Baca Juga: 7 Prospek Kerja Lulusan Jurusan Mikrobiologi: Peluang Karier di Berbagai Sektor
Menyusul jutaan unit berbagai produk diberitakan yang mengalami recall hingga membawa dampak kepada saham Pemegang Merk yang menjadi merah paska ditinggal investor asing.
Preseden pengkhianatan terhadap UU Perlindungan Konsumen di Lembaga Peradilan dan Non-peradilan juga menurutnya harus dihentikan dan jangan berulang kembali jika negara serius ingin melindungi konsumen.
Terakhir Ernald mengharapkan Ombudsman RI dapat menangani kelima aduan tersebut agar dirinya bisa mendapatkan kepastian hukum atas cacat Geometri Roda akibat penggunaan suku cadang Lower Arm yang nyata gagal berprestasi pada unit miliknya.
"Kepastian hukum dimaksud termasuk 600.000 unit Toyota All New Kijang Innova dan Toyota Kijang Innova lainnya yang menggunakan suku cadang serupa," pungkasnya.
