Seiring semakin berkembangnya faktor industri, perdagangan, dan jasa maka berpengaruh terhadap tingginya upah minimum kot Bandung sendiri.
Upah minimum kabupaten kota yang diterima oleh buruh atau pekerja baik formal maupun informal di Kota Bandung setiap tahunnya selalu menjadi fokus perhatian Pemerintah terkait karena berhubungan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dan kelayakan hidup masyarakat di sana.
Memang untuk UMK Kota Bandung pada tahun 2024 belum dipastikan.
Akan tetapi sudah ada sinyal positif yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dengan besaran UMP dan UMK tiap kabupaten kota di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia yang dipastikan naik.
Dilansir dari website resmi Kemnaker RI, kepastian akan adanya kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten kota tahun 2024 sudah resmi diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah pada hari Jum'at, 10/11/2023 melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker RI.
Baca Juga: UMK Balikpapan 2024 NAIK Hampir Rp4 Juta! Beda Tipis dengan UMK Samarinda, Tinggi Mana?
Menteri Ketenagakerjaan RI menjelaskan bahwa akan adanya kenaikan UMP dan UMK Kabupaten Kota tiap Provinsi di Indonesia sesuai dengan peraturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Peraturan baru yang mengatur tentang pengupahan ini tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI yang didampingi oleh Dewan Pengupahan tiap Provinsi sudah melalui berbagai tahapan mulai dari survei kelayakan, tahapan pemantapan dan evaluasi terkait acuan besaran UMP dan UMK di seluruh Indonesia untuk menetapkan UMP dan UMK kabupaten kota di tiap provinsi dan kabupaten kota ini.
Selain melakukan uji kelayakan hidup masyarakat, Pemerintah terkait sudah melakukan studi mengenai laju perekonomian dan tingkat inflasi yang terjadi untuk menentukan berapa besaran UMP dan UMK tahun 2024.
Tahapan penentuan standar besaran UMP dan UMK juga melewati tahapan serap aspirasi di mana Pemerintah terkait melakukan pendalaman dan uji Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan masyarakat sebagai subjek pelaku perekonomian di setiap provinsi bahkan hingga tingkat kabupaten kota.
Hasilnya diperoleh keputusan dan kepastian kenaikan upah minimum melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).
Memang sampai hari ini Kamis, 16 November 2023, besaran prosentase kenaikan UMP dan UMK tiap daerah untuk tahun 2024 di Indonesia belum ada keputusan resmi dari Pemerintah terkait.
Terkait kapan kenaikan upah minimum Provinsi dan Kabupaten Kota akan diumumkan secara resmi maka seluruh kepala daerah di Indonesia dalam hal ini Gubernur, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah masih terus melakukan koordinasi dan akan segera memberikan keputusan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten Kota dengan rentang waktu paling lambat tanggal 21 November 2023 dan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota tanggal 30 November 2023.