SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Jawa Tengah harus nombok untuk kebutuhan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) untuk babak kualifikasi PON 2024. Tidak kepalang tanggung, jumlahnya sekitar Rp 900 juta.
Ketua Pengrov TI Jateng Grand Master Alex Harijanto meminta KONI Jateng mengganti dana yang telah dikeluarkan sesuai pengajuan serta RAB yang telah diberikannya.
"Kami diminta membuat RAB untuk diajukan ke KONI Jateng. Tapi hanya dibantu dana yang jumlahnya jauh dari kebutuhan yang kami ajukan. Itupun tidak ada komunikasi sebelumnya," kata Alex Harijanto, Kamis 10 Oktober 2024.
Lebih lanjut dikatakan dirinya berharap KONI Jateng berkomitmen dan mengganti sepenuhnya dana talangan yang dikeluarkan Pengprov TI Jateng selama Pelatda tahun 2023 untuk babak kualifikasi PON 2024, termasuk try out ke Korea.
”Kami berharap dana talangan ini bisa dikembalikan KONI Jateng,” ujar Alex.
Dia menilai KONI Jateng harus transparan dan akuntabel dalam mengolah keuangan organisasi dari dana hibah pemerintah provinsi. Dia memint pengurus untuk bertanggungjawab.
"Jika tidak mampu lebih baik mundur," tandas Alex yang mengantar tim taekwondo Indonesia meraih tiga medali perak dan satu perunggu di Olimpiade Barcelona 1992.
Alex juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jateng perlu mengaudit ulang penggunaan dana hibah KONI Jateng tahun 2023.
Terutama dana yang disalurkan untuk cabang olahraga. Pasalnya, dalam penyaluran dana ke cabor KONI Jateng tidak transparan.
"Model ini dilakukan KONI Jateng dalam penyaluran dana ke sejumlah cabor. Pengurus cabor tidak berani mengungkapkan masalah ini karena sebagian besar mereka masuk jajaran pengurus KONI Jateng," ungkap Alex.
Menurutnya, sistem penyaluran dana hibah ke cabor yang tidak transparan membuat prestasi Jateng merosot tajam pada PON Papua 2021. Apalagi menyisakan silpa hingga Rp 5 miliar lebih dari dana hibah tahun lalu sebesar Rp 85 miliar.
"Itu menunjukkan manajemen keuangan di KONI Jateng untuk pembinaan olahraga sangat buruk," ujarnya.
Dia mengatakan, jika dana hibah digunakan dengan baik dan benar untuk pembinaan olahraga di Jateng tentu tidak akan ada silpa Rp 5 miliar.
Pernyataan Alex itu sekaligus menanggapi Badan Audit Internal (BAI) KONI Jateng Sri Busono di media yang menyebut dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah provinsi Jateng tidak bisa seenaknya sendiri. Namun harus dirancang dan dimintakan persetujuan kepada pemberi (pemerintah).
