SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang menggelar Aksi Unjuk Rasa, menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin 20 Oktober 2025.
Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan diikuti oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya.
Massa membawa sejumlah atribut aksi berupa poster dengan kalimat satir dan kritik tajam. Tulisan seperti “Selamat 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”, “1 Tahun Terlalu Cukup”, hingga “Rakyat Selucu Ini Dapat Pemerintah yang Zalim” menjadi sorotan publik yang melintas.
Tidak hanya itu, merela juga membawa batang pohon pisang yang ditempeli foto Prabowo-Gibran. Fungsi dari menempeli foto itu tak lain untuk pelampiasan aksi massa yang geram terhadap Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Ketemu Jawaban Pilihan Ganda Geografi Kelas 11 Bab 1 Halaman 57
Batang pohon pisang itu kemudian ditendangi lalu ditaburi bunga. Selain itu di foto Prabowo-Gibran dilubangi di mulut lalu diberi rokok.
Koordinator lapangan aksi, Fakhrian Fawwazki, selaku Menteri Sosial Politik BEM KM Unissula, menyebut aksi ini merupakan refleksi evaluatif terhadap janji-janji pemerintah yang dinilai jauh dari realisasi.
“Reformasi hukum belum berjalan. Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami hadir untuk mengingatkan bahwa negara harus berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dalam orasinya, mahasiswa menekankan tiga isu utama, Reformasi hukum yang dinilai stagnan, reformasi agraria terkait konflik lahan dan kriminalisasi petani, reformasi Polri menyusul maraknya penangkapan aktivis dan mahasiswa.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, BEM Semarang Raya akan Menggelar Aksi Unjuk Rasa
Fakhrian menyebut banyak rekan mereka masih ditahan karena vokal menyuarakan pendapat. Ia menilai, pembenahan institusi Polri harus dilakukan secara nasional, bukan sekadar parsial di daerah.
Selain mengkritik pemerintah pusat, massa juga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Isu yang diangkat antara lain: Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah yang masih terendah secara nasional, infrastruktur jalur Pantura yang rusak, banjir rob yang tak kunjung tertangani.
“Buruh tetap miskin di tanah kelahirannya, jalan berlubang dibiarkan, rob datang setiap tahun seakan sudah menjadi budaya,” ujar Fakhrian dalam orasinya.