SEMARANG UTARA, AYOSEMARANG.COM-- Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang, Slamet Ari Nugroho mengingatkan pemerintah harus segera membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kampung Nelayan agar nelayan lebih mudah mengakses bahan bakar. Tuntutan itu disampaikan mengingat hingga saat ini nelayan masih merasa sulit untuk mendapatkan bahan bakar untuk melaut.
\"Pemerintah harusnya sesuai undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pada pasal 3 ayat a, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha dalam hal ini nelayan,\" ujarnya dalam forum dialog antara nelayan dengan pemerintah di Hotel Horison Kota Lama, belum lama ini.
Slamet dalam keterangan tertulisnya mengatakan sudah lama nelayan di Tambak Lorok kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Terlebih ketika AKR yang berada di RT 02 RW 15 Tambak Lorok sudah lama tidak beroperasi sejak tahun 2015.
AYO BACA : Terhempas Gelombang, Seorang Nelayan Hilang di Pantai Lengkong Cilacap
Mengenai masalah bahan bakar ini tidak menimpa nelayan di Tambak Lorok saja, nelayan mangkang wetan dan mangun harjo juga mengalami kesulitan yang sama dalam mengakses bahan bakar karena tidak adanya SPBN untuk nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Kistiyono dari Dinas Perikanan Semarang mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Perikanan Kota Semarang dengan Pertamina serta KUB-KUB nelayan yang ada sudah berkoordinasi dengan nelayan prihal bahan bakar.
\"Dari data januari-juni persediaan BBM untuk usaha perikanan di kota Semarang, tergolong cukup. Bahkan disetiap bulannya ada sisa 2000 liter,\" ucapnya.
AYO BACA : Nelayan Tanpa Bahan Bakar ?
Adapun Dinas Perikanan Kota Semarang dan Pertamina akan membuat surat rekomendasi dari KUB ditujukan kepada dinas perikanan kota, untuk bisa membeli BBM di SPBU yang ditunjuk oleh Dinas dan Pertamina.
Nelayan yang tidak terdaftar di KUB, harus masuk KUB entah bergabung di KUB lama atau membuat KUB baru. Karena data KUB tersebut nantinya akan diinputkan ke data pemerintah. dan Solusi jangka panjangnya adalah ketwrsediaan SPBN yang dikelola nelayan.
Menanggapai hal tersebut, Ari menegaskan, masih banyak nelayan yang belum tercacat di KUB sehingga bantuan sering tidak tepat sasaran.
\"Rata-rata 1 hari kebutuhan nelayan sekitar 50 L. Tapi kebutuhan tiap nelayan itu berbeda tergantung alat tangkapnya dan berapa jumlah mesinnya. Sehingga kalau misal SBPN hanya menyediakan 20 L makan bisa terjadi konflik antar nelayan. Ketersediaan bahan bakar harus bisa memenuhi kebutuhan nelayan,\" katanya.
